SUMEDANG — Krisis internal melanda tubuh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Sumedang. Sebanyak 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari total 26 kecamatan mengambil sikap tegas dengan menyatakan mundur massal sebagai bentuk protes atas kepemimpinan Ketua DPD PSI Sumedang, H. Dodi.
Langkah radikal ini bukan tanpa sebab. Gelombang kekecewaan pengurus akar rumput itu dipicu oleh kebijakan DPD yang dinilai otoriter, terutama terkait perombakan struktur organisasi yang dilakukan secara sepihak dan tanpa ruang dialog yang memadai.
Pemicu utama kemarahan pengurus kecamatan adalah perlakuan tidak wajar yang dialami sejumlah pemegang Surat Keputusan (SK) Ketua DPC. Mereka mengaku mendadak disodori draf surat pengunduran diri oleh pihak DPD tanpa alasan logis maupun mekanisme organisasi yang jelas.
"Kami yang berdarah-darah membangun struktur dari nol di tingkat kecamatan. Namun, setelah fondasi berdiri, kami justru dibuang begitu saja tanpa penghargaan apalagi komunikasi yang wajar," ujar salah satu pengurus DPC dengan nada kecewa, Kamis (13/8/2026).
Tak hanya di tingkat kecamatan, kekecewaan juga datang dari internal pengurus DPD sendiri. Sumber internal membeberkan gaya kepemimpinan H. Dodi yang terkesan "asal jalan" dan sewenang-wenang dalam mengambil keputusan strategis.
Pola manajerial tersebut dinilai telah mencederai marwah serta tata kelola partai yang seharusnya mengedepankan asas keadilan dan transparansi. Para pengurus menilai, perbedaan gagasan dalam dinamika partai politik seharusnya menjadi bahan bakar untuk membesarkan basis massa, bukan justru membumihanguskan kepengurusan awal yang sudah susah payah dibangun.
"Kumaha rek gede na… Keur mah PSI teh hese di Sumedang mah, kalah dikieu-kieu. Nya kumaha arek gede na ieu partai," ucap salah satu pimpinan DPC menumpahkan kekecewaannya.
Menyikapi krisis yang melumpuhkan struktur partai di tingkat akar rumput ini, konsolidasi lintas DPC pun bergerak cepat. Para pimpinan DPC yang terdampak kini tengah menyusun surat keberatan resmi untuk dikirimkan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.
Dalam surat tersebut, mereka mendesak agar dilakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan H. Dodi. Bahkan, tuntutan pencopotan H. Dodi dari jabatannya menjadi poin utama sebelum basis massa partai di Sumedang benar-benar hancur.
Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi yang dilayangkan kepada Ketua DPD PSI Kabupaten Sumedang, H. Dodi, melalui pesan singkat WhatsApp belum membuahkan hasil. Yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi terkait gelombang pengunduran diri pengurus maupun tuduhan kepemimpinan otoriter tersebut.