BANDUNG — Stigma bahwa generasi muda sulit memiliki rumah sendiri di perkotaan mulai dipatahkan. Kota Bandung bersiap membangun 1.000 unit rumah susun yang tak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga terintegrasi langsung dengan simpul transportasi publik. Proyek ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Kota Bandung untuk hunian vertikal.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, pihaknya bersama DPRD Kota Bandung tidak akan ragu mengubah aturan yang selama ini menjadi batu sandungan. "Urusan papan adalah hak mendasar yang tidak bisa ditawar," tegas Farhan saat menghadiri agenda Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu (15 Juli 2026). Lonjakan harga tanah yang tak terkendali disebut sebagai alasan utama pergeseran ke hunian vertikal.
Alih-alih membangun secara horizontal yang boros lahan, Pemkot Bandung memilih konsep Transit Oriented Development (TOD). Artinya, kompleks rumah susun akan terhubung langsung dengan jaringan transportasi massal. Dengan integrasi ini, warga tidak hanya mendapatkan rumah terjangkau, tetapi juga bisa memangkas ongkos perjalanan harian dan menekan kemacetan kota. "Produktivitas warga kota sangat bergantung pada mobilitas harian mereka," ujar Farhan.
Menteri PKP Maruarar Sirait blak-blakan menyebut Bandung belum pernah mendapat kucuran proyek rumah susun dalam skala sebesar ini. Sebanyak 1.000 unit hunian vertikal siap diguyur di bawah arahan langsung Presiden. Kecepatan eksekusi menjadi poin krusial. Pihak kementerian diminta bergerak taktis dan meninggalkan pola kerja lama yang lamban. Skala pembangunan masif ini sengaja dikejar agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa merasakan dampaknya secara instan.
Masalah daya beli warga juga sudah diantisipasi. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, memastikan bakal membuka keran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk sektor hunian vertikal di Bandung. Tingginya angka kebutuhan rumah di Jawa Barat membuat sinergi antara pusat, daerah, perbankan, dan pengembang menjadi harga mati. Lewat subsidi FLPP, pekerja berpenghasilan rendah di Bandung dipastikan tetap mampu mencicil rusun berkualitas tanpa terbebani bunga komersial yang mencekik.
Proyek ini menjadi sinyal kuat bahwa pemenuhan hak atas hunian layak bagi warga urban mulai bergeser ke arah vertikal dan terintegrasi. Pemkot Bandung bersama DPRD berkomitmen untuk mempercepat reformasi regulasi agar pembangunan 1.000 rusun TOD bisa segera direalisasikan.