JAWA BARAT — Forum yang mempertemukan jajaran pemerintah pusat dengan kepala daerah dari seluruh Indonesia itu turut dihadiri secara daring oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, dari ruang rapat Sekretariat Daerah setempat. Ia didampingi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN BKPSDM Kabupaten Seluma, Dede Nurdiansyah.
Dalam diskusi yang diselenggarakan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) itu, Komisi II DPR menyoroti proporsi belanja pegawai yang tidak sehat. Alokasi di atas 30 persen dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk mendanai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pemerintah pusat pun mendorong daerah untuk menyeimbangkan kebutuhan belanja aparatur dengan sektor prioritas. “Kebijakan penataan ASN dan tenaga non-ASN memiliki kaitan erat dengan upaya menjaga kesehatan keuangan daerah secara berkelanjutan,” demikian salah satu poin yang mengemuka dalam rapat.
Selain soal fiskal, agenda utama rapat adalah membahas penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan penyelesaian status tenaga honorer atau non-ASN. Persoalan ini dinilai krusial karena menyangkut keberlangsungan pelayanan publik di daerah.
Komisi II DPR RI menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi pemda dalam proses pengangkatan dan penataan PPPK. Sejumlah usulan relaksasi kebijakan turut dibahas untuk memberi ruang bagi daerah menyelesaikan proses tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah pusat berupaya menghimpun masukan dari daerah agar kebijakan yang diterapkan dapat mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan. Harapannya, proses penyelesaian status tenaga honorer dan pengangkatan PPPK berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan baru.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen daerah untuk terus berkoordinasi dengan kebijakan pusat. Sekda Deddy Ramdhani mengikuti seluruh rangkaian pembahasan secara aktif sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Rapat berlangsung lancar dengan partisipasi aktif dari seluruh perwakilan daerah di Indonesia. Hasil pembahasan forum tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar penyusunan langkah strategis pemerintah, khususnya terkait penyelesaian tenaga honorer, penguatan sistem PPPK, serta pengelolaan anggaran daerah yang lebih sehat dan produktif.