BANDUNG — Pemerintah melalui kebijakan perpajakan terbaru resmi menetapkan tarif PPh final atas royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis. Aturan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem industri literasi yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan penerbitan mandiri dan komunitas sastra.
Kebijakan ini menggantikan skema pajak sebelumnya yang dinilai membebani penulis, terutama mereka yang menerima royalti dalam jumlah kecil. Dengan tarif final 1,5 persen, penulis tidak perlu lagi melakukan pembukuan atau pelaporan pajak secara kompleks atas penghasilan royalti yang diterima.
Sebelum aturan ini berlaku, penghasilan royalti penulis dikenakan tarif progresif sesuai lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang bisa mencapai 30 persen. Kini, dengan tarif final 1,5 persen, beban pajak berkurang drastis. Pemerintah menilai langkah ini akan memacu produktivitas penulis, terutama di daerah seperti Jawa Barat, di mana banyak penulis lokal bergantung pada royalti dari penerbitan buku cetak maupun digital.
Komunitas penulis di Jawa Barat, seperti Forum Lingkar Pena Bandung dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jawa Barat, menyambut positif kebijakan ini. Mereka menilai aturan baru memberikan kepastian hukum dan insentif bagi penulis pemula yang selama ini enggan melaporkan royalti karena rumitnya administrasi perpajakan. Penerbit kecil di kota-kota seperti Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya juga diuntungkan karena proses pemotongan pajak menjadi lebih sederhana.
Pemerintah menilai ekosistem literasi Indonesia membutuhkan dorongan fiskal agar penulis tidak beralih profesi. Selama ini, royalti penulis kerap dianggap sebagai penghasilan tidak tetap yang membingungkan dalam pelaporan pajak. Dengan tarif final, pemerintah ingin menciptakan iklim yang lebih ramah bagi kreator konten, sejalan dengan pertumbuhan platform digital dan e-book di Indonesia.
Langkah ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Barat, untuk turut mengembangkan program pendukung literasi, seperti penyediaan ruang kreatif dan insentif bagi penerbit lokal. Ke depan, kolaborasi antara kebijakan fiskal pusat dan program literasi daerah diharapkan mampu melahirkan lebih banyak penulis produktif dari Jawa Barat.