JAWA BARAT — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjalankan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap seluruh program kerja kementerian dan lembaga. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026), untuk mengklarifikasi bahwa mekanisme kontrol tersebut merupakan prosedur standar kepemimpinan, bukan respons dadakan terhadap kasus tertentu.
"Jadi beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan memang rutin seluruh program seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Pernyataan Mensesneg muncul di tengah sorotan publik atas kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan tiga mantan pimpinan lembaga tersebut: Dadan Hindayana (mantan Kepala BGN), Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya. Mereka diduga menunjuk yayasan yang terafiliasi secara melawan hukum sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta melakukan pengadaan barang dan jasa secara ilegal.
Prasetyo menegaskan bahwa pengawasan presiden tidak terbatas pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN. "Pengawasan juga berlaku terhadap program prioritas yang lain," ujarnya, seraya menambahkan bahwa penguatan personel dari berbagai lembaga pengawas dapat dilakukan untuk program mana pun yang membutuhkan.
Dalam Konsolidasi Nasional Program MBG di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026), Presiden Prabowo menyampaikan akan menambah jajaran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejagung untuk mengawal implementasi program. Langkah ini, menurut Prasetyo, merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan kepala negara.
"Memang semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," kata Mensesneg.
Prasetyo mengingatkan bahwa seruan perang melawan korupsi telah disampaikan Presiden Prabowo sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Penegasan itu terus diulang dalam berbagai forum. "Di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing," ujar Prasetyo.
Mensesneg menekankan bahwa monitoring dan evaluasi presiden tidak selalu berujung pada tindakan administratif tertentu. Tujuan utamanya adalah memastikan program-program berjalan sesuai koridor. Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi bahwa pengawasan diperketat hanya karena kasus BGN.
Dengan adanya penguatan dari BPKP, KPK, dan Kejagung, pemerintah berharap implementasi program prioritas, termasuk MBG, dapat berjalan transparan dan akuntabel. Prasetyo menyebut semangat antikorupsi ini harus menjadi kesadaran kolektif di setiap institusi.