JAWA BARAT — Pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan belasan ribu penggerak program MBG di Sentul, Jawa Barat, Rabu (3/6). Ia mengaku sedih dengan langkah yang harus diambilnya terhadap orang yang dipercaya mengemban tugas negara yang berat.
"Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara, yang sangat berat," kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya menerima laporan terkait pengelolaan program MBG yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Ia menyebutkan adanya temuan kekurangan, kejanggalan, dan penyelewengan di tubuh BGN.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang menyasar jutaan anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Pergantian pimpinan BGN di tengah jalan memicu tanda tanya soal kesinambungan program yang sudah berjalan di berbagai daerah.
Belum ada pernyataan resmi dari Dadan Hindayana terkait pencopotan dirinya. Sementara itu, istana belum merinci siapa pengganti sementara maupun definitif Kepala BGN setelah langkah presiden tersebut.
Langkah Prabowo mencopot langsung kepala badan yang menangani program prioritas ini menandakan adanya perhatian serius terhadap tata kelola dan akuntabilitas. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan komitmennya untuk membersihkan program dari potensi penyimpangan.
Pergantian pejabat di tengah jalan seperti ini bukan kali pertama terjadi di kabinet Prabowo. Sebelumnya, sejumlah pejabat eselon satu juga mengalami rotasi atau pemberhentian terkait evaluasi kinerja dan isu kepatuhan.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai keputusan presiden ini perlu diapresiasi sebagai bentuk keberanian membersihkan birokrasi. Namun, mereka juga mengingatkan agar proses pergantian tidak mengganggu distribusi makanan bergizi yang sudah terjadwal di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari BGN maupun Kementerian Sekretariat Negara mengenai detail pelanggaran yang dimaksud oleh Presiden Prabowo.