JAWA BARAT — Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menyatakan pihaknya menghargai masukan dari Dino Patti Djalal tetapi tidak sepakat dengan pandangan yang meremehkan pertemuan langsung antar-kepala negara. "Kami kurang sependapat kalau harus disederhanakan bahwa kunjungan presiden itu tidak perlulah bertemu langsung dengan kepala-kepala negara lain, cukup melalui Zoom atau sambungan telepon," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/6/2026).
Menurut Bahtra, kehadiran fisik seorang presiden dalam forum internasional memiliki bobot diplomatik yang tidak dapat digantikan oleh komunikasi virtual. Pertemuan tatap muka dinilai memperkuat hubungan bilateral sekaligus memperlancar proses negosiasi kerja sama.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu menjelaskan, dalam setiap kunjungan, Presiden Prabowo tidak bepergian sendirian. Ia membawa delegasi yang terdiri dari unsur pemerintah dan pelaku usaha, seperti Danantara dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). "Kehadiran presiden di sana untuk mempermudah diplomasi atau negosiasi ketika ada sesuatu yang ingin disepakati, terutama kerja sama yang menyangkut ekonomi," kata Bahtra.
Bahtra meminta publik tidak hanya menyoroti biaya kunjungan kenegaraan. Ia mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra yang menyebut rangkaian perjalanan luar negeri Prabowo telah menghasilkan komitmen investasi sekitar Rp2.430 triliun. "Janganlah dilihat kunjungan presiden itu terkait soal mahalnya biaya, tetapi kita harus lihat dampaknya," ujarnya.
Ia menambahkan, capaian investasi tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Menurut Bahtra, negosiasi langsung antara kepala negara memungkinkan tindak lanjut yang lebih cepat, terutama ketika presiden membawa rombongan yang terkait langsung dengan sektor investasi.
Bahtra menegaskan bahwa pertemuan tatap muka merupakan bentuk penghormatan diplomatik yang esensial dalam hubungan internasional. Ia menilai tidak tepat jika kunjungan luar negeri presiden dipandang sebagai aktivitas seremonial belaka. "Kalau negosiasi bertemu langsung kan bisa segera ditindaklanjuti," katanya.
Ia pun menekankan bahwa diplomasi langsung tetap menjadi instrumen utama dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di tengah persaingan ekonomi dan geopolitik global yang semakin kompleks.