BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya menyasar sektor manufaktur dalam pengembangan ekonomi syariah. Sektor pariwisata ramah muslim dan pendidikan berbasis pesantren juga masuk dalam peta jalan yang dicanangkan hingga 2026.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menjelaskan, inisiatif ini lahir dari kebutuhan dasar pekerja di lapangan. "Mengingat mayoritas pekerja adalah umat Muslim, pemenuhan kebutuhan dasar beribadah dan konsumsi halal di lingkungan kerja menjadi prioritas utama," ujarnya.
Jawa Barat memiliki tiga modal utama yang menjadi fondasi penguatan ekosistem ini. Pertama, populasi muslim mencapai sekitar 50,4 juta jiwa. Kedua, aset perbankan syariah di daerah tercatat menyentuh angka Rp105 triliun pada 2025. Ketiga, provinsi ini memiliki 12.977 pondok pesantren yang berkontribusi sekitar 30,6 persen dari total pesantren nasional.
Dengan aset perbankan yang besar, pendanaan untuk usaha-usaha syariah dinilai memiliki peluang tumbuh lebih cepat. Erwan menekankan bahwa sinergi antar-sektor menjadi kunci agar sistem ekonomi yang terbangun lebih inklusif.
Komitmen ini telah membuahkan pengakuan nasional. Pada Anugerah Adinata Syariah 2025, Jawa Barat menyabet predikat juara umum dengan memenangkan sembilan kategori sekaligus. Memasuki 2026, provinsi ini tetap bertahan di jajaran tiga besar nasional meski jumlah kategori yang dilombakan meningkat menjadi 14.
Erwan Setiawan menutup keterangannya dengan rasa bangga atas konsistensi tersebut. Menurutnya, hasil ini adalah buah kerja keras bersama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan karakter masyarakat Jabar. "Keberhasilan visi ini sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," katanya.