BOGOR — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Ekonomi Kreatif BAS secara resmi membuka sekretariat dan Kantor Hukum Martini, Osner Johnson S and Associates di Kota Bogor. Peresmian ini bertepatan dengan peringatan hari jadi pertama lembaga tersebut, menandai komitmen mereka dalam memberikan pendampingan hukum dan pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat.
Kantor yang berlokasi di Bogor ini akan menjadi pusat kegiatan LBH BAS dalam memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, lembaga ini juga fokus pada program literasi hukum agar warga lebih memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum.
Salah satu program unggulan yang diusung adalah pendampingan hukum bagi pelaku UMKM. LBH BAS menilai banyak pengusaha kecil yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai aspek legalitas usaha, seperti izin edar, merek dagang, hingga kontrak kerja sama.
“Kami ingin UMKM tidak hanya berkembang dari sisi omzet, tetapi juga memiliki pondasi hukum yang kuat. Dengan begitu, mereka bisa naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar perwakilan dari LBH BAS dalam sambutannya saat peresmian.
Literasi hukum menjadi isu krusial di tengah meningkatnya kasus sengketa tanah, wanprestasi kontrak, dan masalah perizinan yang kerap menjerat masyarakat kecil. Melalui kantor hukum yang baru diresmikan, LBH BAS berharap bisa menjangkau lebih banyak warga yang selama ini kesulitan mengakses bantuan hukum karena keterbatasan biaya.
Kantor Hukum Martini, Osner Johnson S and Associates akan beroperasi secara reguler di lokasi yang sama dengan sekretariat BAS. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi awal gratis, mediasi, hingga pendampingan di pengadilan untuk kasus-kasus tertentu.
Ke depan, LBH BAS juga berencana menggelar seminar dan pelatihan hukum secara berkala di Bogor dan sekitarnya. Program ini diharapkan bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan yang kerap terasa rumit dan mahal.