BOGOR — Roda organisasi di lingkungan Pemkot Bogor bakal mengalami pergeseran signifikan dalam waktu dekat. Sebanyak empat posisi pimpinan tinggi madya dan pratama dipastikan kosong karena pejabatnya memasuki masa purna tugas di tahun ini.
Alih-alih membiarkan kekosongan berkepanjangan, Pemkot Bogor memilih skema pengisian sementara. Seluruh jabatan yang lowong akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota.
Keempat posisi yang terdampak tersebar di sejumlah perangkat daerah. Meski belum dirinci secara resmi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, pejabat yang memasuki masa pensiun berasal dari eselon II dan eselon III.
Pengisian Plt menjadi solusi jangka pendek agar pelayanan publik dan program prioritas pemkot tidak terganggu. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu untuk melakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi secara transparan dan akuntabel.
Proses lelang jabatan pimpinan tinggi memerlukan tahapan panjang, mulai dari pengumuman, seleksi administrasi, assessment, hingga wawancara dengan tim panel. Dengan kondisi empat jabatan yang lowong hampir bersamaan, Pemkot Bogor membutuhkan jeda untuk menyusun jadwal seleksi yang ideal tanpa mengorbankan ritme kerja birokrasi.
Penunjukan Plt dinilai sebagai opsi paling realistis untuk menjaga kontinuitas kepemimpinan di masing-masing dinas dan badan. Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt biasanya berasal dari eselon di bawahnya yang sudah memahami tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.
Masyarakat Kota Bogor tidak perlu khawatir terhadap potensi terhambatnya layanan administrasi. Plt memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan operasional dan menandatangani dokumen dinas selama masa transisi.
Namun, keputusan strategis seperti perencanaan anggaran dan penandatanganan kontrak proyek multiyears biasanya tetap memerlukan persetujuan pimpinan definitif. Situasi ini membuat percepatan proses seleksi jabatan menjadi krusial dalam beberapa bulan ke depan.
BKPSDM Kota Bogor tengah menyusun peta jalan pengisian jabatan pimpinan tinggi untuk tahun anggaran berjalan. Prioritas utama adalah memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dan seluruh unit kerja tetap memiliki nahkoda meski berstatus sementara.
Pemkot Bogor berkomitmen untuk membuka seleksi jabatan secara terbuka begitu seluruh persyaratan administratif dan regulasi terpenuhi. Proyeksi awal, proses lelang bisa dimulai pada triwulan kedua tahun ini.