BOGOR — Maraknya praktik game online terlarang di Kota Bogor mendorong para ulama untuk angkat bicara. Mereka meminta Pemkot Bogor tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menyentuh akar masalah: tingginya angka pengangguran yang menjadi celah bagi warga terjerumus ke dalam aktivitas ilegal tersebut.
Menurut para ulama, pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang membuat warga, terutama generasi muda, mudah tergiur iming-iming ekonomi dari game online terlarang. Tanpa lapangan kerja yang memadai, praktik ini akan terus sulit diberantas.
Hubungan Langsung antara Pengangguran dan Game Ilegal
Para ulama menilai game online terlarang bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan ekonomi dan sosial. Warga yang tidak memiliki penghasilan tetap lebih rentan menjadi pemain atau bahkan kurir dalam jaringan game ilegal karena iming-iming uang cepat.
“Selama masih ada warga yang menganggur dan butuh uang, praktik game online terlarang akan terus mencari korbannya. Ini bukan sekadar razia, tapi harus ada solusi riil dari Pemkot,” ujar salah satu tokoh ulama dalam forum tersebut.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemkot Bogor?
Para ulama mendorong Pemkot Bogor untuk mempercepat program padat karya dan pelatihan keterampilan bagi warga usia produktif. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan hanya mengandalkan operasi penindakan yang kerap hanya menyasar pemain kecil.
- Perluas program pelatihan kerja: Fokus pada keterampilan digital dan industri kreatif yang sesuai dengan minat generasi muda.
- Buka akses modal UMKM: Beri kemudahan pinjaman bagi warga yang ingin beralih profesi dari sektor informal ke usaha mikro.
- Libatkan kelurahan: Jadikan RT/RW sebagai ujung tombak pendataan warga pengangguran dan pencari kerja.
Dampak Sosial Game Online Terlarang
Game online terlarang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menggerus nilai-nilai sosial. Banyak warga yang terlibat dalam praktik ini mengalami kerugian materi hingga terjerat utang, yang pada akhirnya memicu konflik di lingkungan tempat tinggal.
Kota Bogor sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat partisipasi game online yang tinggi. Namun, praktik ilegal yang menyertainya menjadi momok tersendiri bagi warga dan aparat.
Langkah Konkret yang Diharapkan
Para ulama berharap Pemkot Bogor segera merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan upaya penindakan game online terlarang dengan program pengentasan pengangguran. Tanpa pendekatan holistik, pemberantasan game ilegal dinilai hanya akan berjalan di tempat.
“Kami minta ada tindak lanjut nyata. Bukan hanya janji. Warga butuh pekerjaan, bukan sekadar imbauan,” tegas ulama tersebut.
