BANDUNG — Pemprov Jawa Barat memulai era baru tata kelola kepegawaian dengan menerapkan sistem kerja hibrida secara permanen. Gubernur Dedi Mulyadi meresmikan kebijakan WFH setiap hari Kamis melalui Surat Edaran Nomor: 188/KPG.03/BKD. Sebelum resmi, kebijakan ini telah diuji coba selama dua bulan pada November dan Desember 2025 untuk mengukur dampak terhadap kinerja dan efisiensi biaya operasional.
Pemprov Jabar sengaja memilih hari Kamis sebagai hari WFH untuk menghindari stigma libur panjang. Kekhawatiran muncul jika WFH diterapkan pada Jumat atau Senin, ASN justru akan memanfaatkannya untuk pulang kampung lebih awal atau menganggapnya sebagai perpanjangan libur akhir pekan.
“Dengan memilih hari Kamis, posisi WFH terjepit di antara hari kerja kantor. ASN tetap memiliki kewajiban untuk kembali ke kantor di hari Jumat,” demikian bunyi pertimbangan dalam surat edaran tersebut. Hal ini memudahkan atasan dalam mengontrol kehadiran pegawai. Meski begitu, setiap Kepala OPD diberi ruang untuk menentukan kebijakan di hari Jumat, apakah tetap bekerja seperti biasa atau menerapkan WFH, bergantung pada sisa beban kerja mingguan.
Pemprov Jabar menerapkan selektivitas ketat. Tidak semua instansi dan jabatan bisa bekerja dari rumah. Pembagian dilakukan berdasarkan sifat pekerjaan dan jenis layanan. Berikut rinciannya:
Sektor yang menerapkan WFH: adalah mereka yang tugasnya bersifat administratif, perencanaan, dan pengolahan data yang bisa dikerjakan secara digital. Contohnya adalah staf di Bappeda (analisis data perencanaan), BPKAD (pembukuan keuangan), Inspektorat Daerah (audit internal), Sekretariat Daerah Gedung Sate (pengolah dokumen), dan Badan Kepegawaian Daerah (manajemen berkas digital).
Namun, selektivitas juga berlaku di dalam satu dinas. Di Diskominfo misalnya, tim administrasi internal diperbolehkan WFH, tetapi teknisi ruang server dan data center tetap wajib WFO. Begitu pula di Dinas Sosial; staf perencana boleh WFH, sementara unit reaksi cepat wajib siaga penuh di lapangan.
Sektor yang dikecualikan dan wajib WFO meliputi layanan kesehatan (RSUD, Puskesmas), pelayanan administrasi publik terpadu (Samsat, Disdukcapil), keamanan dan ketertiban (Satpol PP, BPBD), pendidikan (guru yang mengajar tatap muka), serta petugas lapangan Dinas Perhubungan.
Kebijakan ini tidak hanya mengatur hari kerja, tetapi juga sistem pengawasan. Pemerintah pusat dan Pemprov Jabar sepakat mewajibkan sektor layanan publik tetap bekerja di kantor secara penuh dan menggunakan sistem pengawasan berbasis lokasi. Artinya, ASN yang WFH tetap terpantau secara digital untuk memastikan mereka benar-benar bekerja dari rumah, bukan sekadar libur.
Dengan dimulainya penerapan permanen pada Januari 2026, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi pionir di Indonesia yang memiliki regulasi kerja hibrida terstruktur dan didukung infrastruktur digital. Kebijakan ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional dan kualitas hidup para abdi negara tanpa mengorbankan pelayanan publik.