BOGOR — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat pembenahan infrastruktur pendidikan dengan mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk program revitalisasi satuan pendidikan. Langkah ini menyasar sedikitnya 16.000 sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah terdampak bencana, serta daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Khusus untuk daerah 3T yang tersebar di 62 kabupaten, pemerintah menyerap anggaran sebesar Rp1,38 triliun. Fokus pembangunan diarahkan pada pemenuhan fasilitas belajar yang layak agar ketimpangan kualitas pendidikan antara pusat kota dan wilayah pelosok dapat segera terkikis.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal kementeriannya kini lebih berorientasi pada aspek keamanan dan kenyamanan belajar siswa di lapangan. Revitalisasi bukan sekadar mempercantik bangunan, melainkan memastikan kegiatan belajar mengajar tidak terganggu oleh kendala fisik bangunan.
“Revitalisasi satuan pendidikan kami fokuskan pada sekolah terdampak bencana, daerah 3T, serta sekolah yang mengalami kerusakan berat, sebagai upaya memastikan seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak,” ujar Abdul Mu’ti.
Dampak kebijakan ini mulai dirasakan di berbagai daerah. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebanyak 90 sekolah telah rampung direvitalisasi. Kepala SMP Negeri 1 Gembong, Istiana, menyebutkan perubahan signifikan terjadi pada kenyamanan siswa saat musim hujan.
“Saat hujan, air masuk ke ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Kini, setelah revitalisasi, pembelajaran jauh lebih aman dan nyaman,” ungkap Istiana sebagaimana dikutip dari laporan resmi pemerintah pada Rabu (29/4/2026).
Selain infrastruktur fisik, pemerintah mencatat capaian signifikan pada Program Indonesia Pintar (PIP). Sepanjang 2025, penyaluran PIP secara nasional mencapai 102,18 persen dari target, dengan total anggaran Rp13,4 triliun yang menyasar 19 juta siswa dari jenjang SD hingga SMK.
Di wilayah terluar seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), bantuan ini terserap secara masif. Kabupaten Kupang menerima kucuran Rp37,2 miliar untuk 52.716 siswa, sementara di Kabupaten Sumba Barat Daya, sebanyak 48.989 siswa mendapatkan bantuan senilai Rp36,3 miliar.
Paralel dengan bantuan sosial pendidikan, transformasi digital juga menunjukkan angka realisasi 100 persen. Sebanyak 288.865 satuan pendidikan telah menerima perangkat digital mulai dari papan interaktif, laptop, hingga media penyimpanan data untuk menunjang kurikulum modern.
Pada sisi kesejahteraan pendidik, Kemendikdasmen menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN dengan realisasi mencapai 103,01 persen atau setara Rp12,1 triliun. Terobosan terbaru dilakukan dengan mekanisme penyaluran langsung ke rekening guru guna memutus rantai birokrasi yang selama ini sering memicu keterlambatan pembayaran.
Pemerintah juga terus mendorong penguatan kualifikasi guru melalui bantuan pendidikan S1/D4 serta program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hingga akhir 2025, program ini telah mencakup lebih dari 800.000 pendidik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari investasi strategis jangka panjang dalam ekosistem pendidikan nasional.