JAWA BARAT — Kementerian ESDM menjadwalkan rapat khusus pekan depan untuk mengevaluasi program mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang direncanakan berlaku 2027. Evaluasi menyeluruh mencakup kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, hingga mitigasi aspek finansial agar kebijakan tidak mengganggu keberlanjutan industri sawit nasional.
Rapat tersebut akan membahas pematangan proyeksi kebijakan energi hijau untuk tahun depan, termasuk menentukan kadar pencampuran biodiesel yang paling realistis. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan hal itu di sela The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
"Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial," kata Eniya dalam forum tersebut.
Kekhawatiran Industri Soal Pasokan Bahan Baku
Eniya mengakui muncul kekhawatiran bahwa mandatori B50 akan menyedot feedstock atau bahan baku yang selama ini dipakai industri hilir sawit. Kekhawatiran itu datang dari pelaku industri yang bergantung pada pasokan minyak sawit mentah (CPO) untuk produk selain biodiesel.
Meski demikian, Kementerian ESDM memastikan pasokan bahan baku cukup untuk memenuhi kebutuhan program mandatori hingga tahun depan. Dengan begitu, pelaku industri masih bisa melakukan ekspor secara normal tanpa terganggu kewajiban pencampuran domestik.
Pemerintah belum mau memutuskan angka final. Eniya menyebut masih terus mengevaluasi seluruh risiko yang ada dan ingin lebih teliti dalam menentukan kandungan biodiesel tahun depan. "Saya masih punya waktu satu bulan," ujarnya.
Tiga Aspek yang Jadi Fokus Evaluasi
Ada tiga hal yang menjadi perhatian utama pemerintah sebelum B50 dieksekusi:
- Kesiapan teknis: memastikan infrastruktur pencampuran, fasilitas penyimpanan, dan kesiapan kendaraan mengonsumsi biodiesel kadar tinggi.
- Kecukupan pasokan bahan baku: menghitung ulang neraca CPO agar kebutuhan biodiesel tidak menggerus pasokan industri lain dan komitmen ekspor.
- Mitigasi aspek finansial: menimbang beban biaya yang muncul, termasuk dampak ke harga jual dan insentif yang mungkin diperlukan.
Jejak Rencana B50 dan Target SPBU Oktober 2026
Rencana B50 sudah bergulir sejak lama. Pemerintah sebelumnya menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjual B50 mulai Oktober 2026, sebelum akhirnya implementasi penuh diarahkan ke 2027. Target itu menjadi acuan kerja Kementerian ESDM bersama pelaku usaha energi dan sawit.
Bagi industri sawit, kepastian kadar pencampuran penting karena menentukan serapan CPO domestik. Produsen biodiesel butuh kepastian volume agar bisa menyusun rencana produksi dan investasi kapasitas. Sementara eksportir CPO dan produk turunan memantau agar kewajiban domestik tidak memotong pasokan yang sudah dikontrak ke pembeli luar negeri.
Apa Artinya bagi Pelaku Pasar
Sinyal evaluasi ini memberi ruang bagi emiten sawit dan produsen biodiesel untuk menyesuaikan ekspektasi. Kalau B50 tetap jalan sesuai jadwal, serapan CPO domestik naik dan harga bisa lebih stabil. Sebaliknya, penundaan atau penurunan kadar pencampuran akan mengurangi tambahan permintaan yang selama ini dijadikan asumsi pertumbuhan.
Keputusan akhir baru akan terlihat setelah rapat pekan depan. Pelaku usaha diminta menyiapkan skenario teknis dan finansial masing-masing, sembari menunggu angka resmi kandungan biodiesel yang ditetapkan pemerintah untuk 2027.