Pencarian

Sekda Sumedang Sentil Ego Sektoral Dinas soal 17 Ribu Aplikasi Pemda Mangkrak dari 31.719 Inovasi

Jumat, 06 November 2026 • 06:16:30 WIB
Sekda Sumedang Sentil Ego Sektoral Dinas soal 17 Ribu Aplikasi Pemda Mangkrak dari 31.719 Inovasi
Sekda Sumedang Hj. Tuti Ruswati menilai pembangunan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri di tiap dinas menjadi sumber pemborosan anggaran publik.

SUMEDANG — Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Hj. Tuti Ruswati menilai pembangunan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri di tiap dinas menjadi sumber pemborosan anggaran publik. Praktik itu menghasilkan belasan ribu platform digital yang akhirnya tidak terpakai dan menambah beban kerja aparatur sipil negara di lapangan. Warga pun dibuat bingung karena layanan pemerintah tersebar di banyak saluran yang tidak terintegrasi.

Dari 31.719 Inovasi Daerah, Hanya 14.429 yang Aktif

Angka ketidakberlanjutan inovasi daerah terungkap dalam catatan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. BSKDN menemukan daerah hanya menjalankan 14.429 inovasi aktif dari total 31.719 inovasi dalam catatan nasional. Artinya, lebih dari 17 ribu platform digital ditelantarkan tanpa manfaat keberlanjutan.

Pemerintah daerah dinilai kerap membangun aplikasi demi mengejar target formalitas, tanpa memikirkan kemanfaatan jangka panjang. Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean meminta setiap pemerintah daerah memahami siklus pembaruan inovasi secara matang. Daerah, kata dia, perlu menerapkan metode adaptif agar program digitalisasi berdampak nyata bagi masyarakat.

EPISODE Jadi Aplikasi Terakhir di Lingkungan Dinas Kesehatan

Tuti menyampaikan teguran terbuka saat meresmikan platform EPISODE di Gedung Negara. Ia berharap aplikasi layanan posyandu itu menjadi yang pamungkas dari maraknya peluncuran platform kesehatan yang berjalan sendiri-sendiri. Pimpinan dinas diminta tidak lagi melahirkan aplikasi turunan yang justru membingungkan para kader posyandu.

Dinas Kesehatan diinstruksikan segera menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyatukan sistem. Seluruh platform kesehatan, termasuk aplikasi penanganan stunting SIMPATI, harus dihubungkan ke dalam ekosistem smart health. Langkah itu sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mewajibkan keterpaduan, efisiensi, dan interoperabilitas sistem elektronik.

Prestasi Digital Nasional Belum Merata ke Kabupaten dan Kota

Laporan UN E-Government Survey 2024 menempatkan Indonesia di peringkat ke-64 dari 193 negara anggota PBB. Capaian itu menembus kategori Very High E-Government Development Index untuk pertama kalinya. Namun prestasi tingkat pusat belum mencerminkan pemerataan kapasitas teknologi di seluruh kabupaten dan kota.

BSKDN mencatat baru 28 pemerintah daerah yang mengadopsi teknologi kecerdasan buatan dalam pelayanan publik. Ketimpangan kapasitas sumber daya manusia masih menghambat kemajuan digitalisasi daerah. Ego sektoral antar-dinas menjadi tembok penghalang utama yang menyulitkan integrasi data, karena setiap dinas mempertahankan aplikasinya sendiri tanpa mengindahkan asas efisiensi keuangan negara.

Mendagri Sebut Rantai Data Terputus, Satu Data Indonesia Jadi Kunci

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengidentifikasi masalah utama digitalisasi daerah bersumber dari koneksi data yang terputus. Kondisi fragmentasi informasi antar-lembaga itu disebutnya sebagai rantai data yang terputus dalam pembangunan nasional. Implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia dinilai menjadi solusi untuk menyambungkan seluruh sistem elektronik.

Melalui mekanisme pertukaran data otomatis, pemerintah daerah menyelaraskan angka kemiskinan BPS dengan program intervensi kementerian. Mendagri mengingatkan tiga hal krusial saat mengintegrasikan data nasional. Pertama, mencegah benturan kewenangan antar-lembaga serta menjaga kerahasiaan informasi sensitif milik negara. Kedua, memperkuat benteng pertahanan siber secara berkelanjutan agar basis data pelayanan publik tidak mudah diretas.

UGM Uji Kinerja Digital 508 Pemerintah Daerah

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ikut mengawal kualitas transformasi digital daerah melalui indeks GM-DTGI. UGM menguji kinerja 508 pemerintah daerah berdasarkan sejumlah indikator tata kelola digital. Pengujian itu menjadi pembanding bagi daerah seperti Sumedang dalam menilai kesiapan integrasi layanan.

Bagi Sumedang, instruksi Tuti menandai ujian pertama bagi Dinas Kesehatan dan Diskominfo. Kedua instansi diberi tenggat logis: menyatukan platform sebelum kader posyandu kembali menginput data ganda di lapangan.

Follow bandungline.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: harapanrakyat.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks