Pencarian

Pemprov Jabar Siapkan Pemangkasan OPD dari 38 Jadi 32, Biro Organisasi Susun Kajian Akademik

Selasa, 27 Oktober 2026 • 08:46:31 WIB
Pemprov Jabar Siapkan Pemangkasan OPD dari 38 Jadi 32, Biro Organisasi Susun Kajian Akademik
Biro Organisasi Setda Jabar menyusun kajian akademik penataan kelembagaan perangkat daerah.

BANDUNG — Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai instansi pemrakarsa sekaligus tim teknis dalam perumusan kebijakan penataan kelembagaan pemerintah daerah. Peran itu dijalankan dalam penyusunan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Biro Organisasi bertanggung jawab melakukan pengkajian akademik terhadap desain kelembagaan. Kajian mencakup analisis kebutuhan organisasi hingga penghitungan analisis beban kerja.

Tiga Agenda dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar Rabu, 30 September 2026, membahas tiga agenda utama. Rapat dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Dr. H. Buki Wibawa, M.Si., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Iwan Suryawan, dan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan.

Agenda pertama berkaitan dengan jawaban Gubernur Jawa Barat atas pandangan umum fraksi terhadap dua Ranperda tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, yakni Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity. Agenda yang sama mencakup pembentukan Panitia Khusus XIX dan XX untuk membahas sejumlah rancangan peraturan daerah.

Agenda kedua membahas penetapan Rencana Kerja DPRD Jawa Barat Tahun Sidang 2026/2027. Agenda ketiga menyangkut perubahan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari Fraksi Demokrat.

Dasar Penataan: Fungsi, Beban Kerja, dan Kebutuhan Pelayanan

Pengurangan jumlah perangkat daerah tidak diarahkan semata-mata untuk memangkas struktur birokrasi. Penataan mempertimbangkan fungsi, beban kerja, kebutuhan pelayanan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Struktur yang lebih efektif diharapkan mengurangi tumpang tindih fungsi antarperangkat daerah. Setiap organisasi juga diharapkan memiliki tugas dan fungsi yang lebih jelas sesuai kebutuhan pemerintahan.

Analisis akademik dan analisis beban kerja menjadi dasar menentukan struktur perangkat daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Provinsi Jawa Barat. Biro Organisasi diminta memastikan proses penataan berdasarkan kajian teknis, bukan sekadar perubahan nomenklatur.

Anggaran Efisiensi Dialihkan untuk Program Pembangunan

Efisiensi kelembagaan diproyeksikan berdampak pada penggunaan anggaran pemerintah daerah. Anggaran yang dapat dihemat dari penataan organisasi diharapkan dialihkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

Pemprov Jawa Barat menargetkan efisiensi itu tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, efisiensi diarahkan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik.

Anggaran hasil efisiensi kelembagaan nantinya dapat dimaksimalkan untuk mendukung target pembangunan Jawa Barat, termasuk program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Proses Legislasi Masih Berjalan

Pembahasan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah selanjutnya menjadi bagian dari proses legislasi daerah. Penataan organisasi akan dilakukan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku.

Dengan struktur yang lebih ramping, pemerintah provinsi diharapkan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah. Pemprov Jawa Barat menargetkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Follow bandungline.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: penainsight.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks