BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono menyatakan infrastruktur di kawasan perhutanan sosial Jabar saat ini jauh dari memadai. Keterbatasan itu berdampak langsung pada aktivitas pertanian warga dan hasil produksi mereka. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
"Bukan hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah provinsi. Kendala-kendala itu tentunya harus bisa diselesaikan bersama," kata Ono Surono dalam keterangan kepada RRI.co.id, Minggu, 27 September 2026.
Jalan dan Sarana Produksi Jadi Hambatan Utama
Ono tidak merinci titik mana saja yang paling parah, tetapi menegaskan kondisi infrastruktur di kawasan perhutanan sosial Jabar tergolong sangat terbatas. Akses yang buruk membuat petani sulit mengangkut hasil kebun dan menekan biaya produksi. Dampaknya, produktivitas lahan tidak tumbuh secepat yang diharapkan.
Pemerintah provinsi dinilai punya kewenangan untuk ikut membenahi persoalan itu lewat program pembangunan yang sesuai. Ono menyebut penyelesaian kendala infrastruktur harus dilakukan bersama antara pusat dan daerah. Tanpa itu, warga pengelola hutan akan terus tertinggal.
Kemiskinan di Sekitar Hutan dan Perkebunan Jadi Perhatian
DPRD Jabar juga menyoroti kemiskinan yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Jabar, terutama di sekitar kawasan hutan dan perkebunan. Warga di kawasan itu menggantungkan penghidupan dari lahan yang mereka kelola. Karena itu, Ono meminta pemerintah daerah memberi perhatian lebih besar kepada kelompok tersebut.
"Kondisi tersebut harus menjadi alasan agar pemerintah daerah lebih memberikan perhatian kepada masyarakat. Terutama yang menggantungkan penghidupannya dari kawasan tersebut," katanya.
Ia berharap program pembangunan Pemprov Jabar diarahkan ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Termasuk warga yang belum mendapat akses maksimal terhadap program pemerintah. Perhutanan sosial dinilai sebagai pintu masuk yang tepat untuk menyentuh kelompok ini.
Perhutanan Sosial Dinilai Belum Optimal Bantu Warga
Melalui skema perhutanan sosial, warga sebenarnya mendapat hak mengelola kawasan hutan untuk kegiatan produktif. Namun tanpa dukungan infrastruktur, hasilnya tidak banyak berubah bagi kesejahteraan mereka. Ono menilai Jabar sudah waktunya hadir lebih aktif di ranah ini.
"Jawa Barat seyogyanya sudah mulai hadir untuk bisa membantu masyarakat yang mengelola hutan melalui program Perhutanan Sosial. Sehingga produktivitas dan kesejahteraannya meningkat," ujarnya.
DPRD Jabar belum memerinci bentuk program atau anggaran yang akan disiapkan untuk perbaikan infrastruktur kawasan perhutanan sosial. Dorongan ini masih berada pada tahap penyampaian gagasan dan permintaan perhatian kepada pemerintah provinsi.
