BANDUNG — Sebanyak 3.005 anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Nagrak di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, kini terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Koperasi dengan jumlah anggota terbanyak di Kabupaten Bandung ini menjadi yang pertama menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut langkah KDKMP Nagrak ini patut ditiru oleh koperasi lainnya. Ia menilai inisiatif ini menunjukkan kepedulian pengurus terhadap kesejahteraan anggota di luar layanan ekonomi semata.
Perlindungan Tak Boleh Tumpang Tindih
Dadang mengingatkan agar pelaksanaan program jaminan sosial ini tidak beririsan dengan kepesertaan yang sudah dibiayai pemerintah daerah. Ia meminta pengurus koperasi memetakan anggota yang sudah terdaftar agar bantuan bisa menjangkau lebih banyak orang.
"Jangan sampai dobel, tetapi lebih baik kepesertaan dialihkan kepada anggota keluarga lain yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya di Bandung, Kamis.
Dengan pola ini, perlindungan ketenagakerjaan diharapkan meluas ke lebih banyak warga, bukan hanya menumpuk pada satu orang dalam satu keluarga.
Dinkop dan DPMD Diminta Sosialisasikan ke 278 Desa
Pemkab Bandung tidak ingin kerja sama ini berhenti di KDKMP Nagrak. Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diminta menyosialisasikan pola kemitraan ini ke seluruh KDKMP yang tersebar di 278 desa dan kelurahan.
"Sehingga nantinya BPJS Ketenagakerjaan bisa roadshow dan bekerja sama dengan KDKMP yang ada di Kabupaten Bandung," kata Dadang.
Hingga Mei 2026, tercatat 102 gerai KDKMP telah terbangun di Kabupaten Bandung. Dari jumlah itu, 43 gerai sudah rampung dan mulai melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
Unit Usaha Sembako dan Gas Jadi Penopang Koperasi
KDKMP Nagrak tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi ini mengembangkan sejumlah unit usaha, termasuk penyediaan sembako dan distribusi gas elpiji, untuk menopang kesejahteraan anggota sekaligus menghidupi operasional organisasi.
Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi lapisan perlindungan tambahan bagi anggota yang sebagian besar merupakan warga desa dengan aktivitas ekonomi di sektor informal maupun usaha mikro.
