BOGOR — Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor tahun ini naik sekitar Rp 225 miliar dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 3,875 triliun. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasi baru menyentuh 43 persen dari target Rp 4,1 triliun.
Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Adi Mulyadi, menyebut capaian tersebut merupakan hasil penerimaan PAD dari Januari hingga Juni 2026. “Dari bulan Januari hingga Juni kemarin, dari target PAD sebesar Rp 4,1 triliun, baru tercapai 43 persen atau sekitar Rp 1,9 triliun,” ujar Adi kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).
Piutang PBB Rp 1,2 Triliun Jadi Target Kejari
Salah satu langkah agresif yang ditempuh adalah menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dalam mengejar piutang PBB. Nilai tunggakan yang harus ditagih mencapai Rp 1,2 triliun, menjadi salah satu sumber potensial untuk menutup celah target PAD.
“Kami melakukan ekstensifikasi dan memaksimalkan pemungutan pajak dari seluruh potensi yang ada, mulai dari PBB, BPHTB, BHPRD, pajak restoran, hotel, hiburan, vila hingga sektor lainnya,” ucap Adi.
Sektor Pajak Penopang Kenaikan Target
Menurut Adi, kenaikan target PAD tahun ini ditopang oleh beberapa sektor utama. Selain PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kontribusi juga berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD). Sektor pariwisata dan jasa seperti pajak restoran, hotel, hiburan, serta vila ikut menjadi andalan.
Bappenda mencatat, potensi pendapatan dari sektor-sektor tersebut belum tergarap maksimal. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan menjadi prioritas di sisa tahun 2026.
Optimisme Capai Target Rp 4,1 Triliun
Meski realisasi baru di angka 43 persen, Bappenda Kabupaten Bogor menyatakan optimistis. Dengan strategi penagihan piutang dan perluasan basis pajak, pihaknya yakin target Rp 4,1 triliun dapat tercapai pada akhir Desember 2026.
“Kami optimistis optimalisasi penagihan pajak dan pemanfaatan seluruh potensi pendapatan daerah dapat mendorong realisasi PAD hingga memenuhi target,” pungkas Adi.
