CIREBON — Andrie menilai banyak hotel, restoran, kafe, mal, dan perusahaan besar beroperasi di Kota Cirebon, tetapi sampah dari gedung-gedung itu belum terkelola optimal oleh DLH. Menurutnya, kerja sama resmi dengan dinas membuat pengelolaan dan pengangkutan sampah lebih teratur dan sesuai ketentuan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Andrie, jumlah kerja sama pengelolaan sampah yang telah terjalin saat ini baru mencapai 32 MoU. Angka itu dinilai masih jauh dari potensi yang ada di kota tersebut.
"Sementara sampai hari ini memang baru 32. Saya kira untuk mencapai 100, 200, 300 MoU itu mudah di Kota Cirebon, karena banyak hotel, kafe, restoran, mal, dan lain-lain," ungkap Andrie.
Andrie meminta DLH memperluas kerja sama dengan berbagai perusahaan dan pelaku usaha. Lewat MoU, pengangkutan sampah dapat diatur berdasarkan jadwal yang disepakati, dan DLH menjemput sampah dari lokasi usaha pada waktu tertentu.
"Daripada sekarang mereka membuang sampah kemudian ke TPS atau langsung ke TPA, lebih baik kita legalkan saja dengan melakukan MoU dengan DLH Kota Cirebon. Nanti DLH yang akan menjemput, dengan jam-jam tertentu yang sudah dijanjikan," katanya.
Ketua DPRD itu menyebut pelaku usaha yang menghasilkan sampah setiap hari perlu didorong menjalin kerja sama resmi dengan DLH. Ia menilai pelaku usaha sebaiknya tidak membuang sampah begitu saja ke tempat penampungan sementara maupun langsung ke tempat pemrosesan akhir tanpa pengaturan kerja sama yang jelas.
"MoU ini yang harus digalakkan dan dikejar oleh Pemerintah Kota Cirebon, khususnya kepada hotel, restoran, kafe, mal, ataupun pelaku-pelaku usaha besar yang ada di Kota Cirebon," ujar Andrie.
DPRD akan meminta DLH terus memperluas kerja sama dengan perusahaan dan pelaku usaha. Andrie berharap perluasan itu tidak hanya memperkuat tata kelola persampahan, tetapi juga menambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi.
Menurutnya, penambahan MoU menjadi salah satu cara memperluas cakupan pelayanan pengangkutan sampah, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.