JAWA BARAT — Jakarta — Prof. Suparji Ahmad menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh melambat hanya karena melibatkan tokoh atau mantan pejabat tinggi. Justru, kasus-kasus semacam ini menjadi ujian nyata bagi konsistensi Kejagung dalam memberantas korupsi secara profesional.
"Kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjabat, tetapi oleh integritas, profesionalisme, independensi, dan keberanian menegakkan hukum," ujar Suparji, Sabtu (8/8/2026).
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap Kejagung. Sejumlah perkara besar yang melibatkan mantan pejabat tinggi tengah berjalan, dan cara institusi ini menanganinya akan langsung berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat.
Menurut Suparji, publik tidak sedang menunggu siapa yang akan menjadi tersangka berikutnya. Yang lebih penting adalah bagaimana proses hukum dijalankan dengan transparan dan tanpa pandang bulu.
Ia menambahkan, independensi Kejagung harus terlihat jelas dalam setiap langkah penanganan perkara. Tekanan dari pihak mana pun, baik internal maupun eksternal, tidak boleh memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.
Prof. Suparji menyoroti bahwa profesionalisme para jaksa dalam menangani perkara menjadi fondasi utama. Kualitas penyidikan dan penuntutan harus berstandar tinggi, tidak hanya untuk memenangkan kasus di pengadilan, tetapi juga untuk meyakinkan publik bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.
Keberanian Jaksa Agung dalam mengambil keputusan strategis juga dinilai krusial. Dalam situasi yang penuh dinamika, kebijakan yang tegas dan tidak ambigu akan memberikan sinyal kuat bahwa Kejagung serius dalam memberantas korupsi.
Ketegasan tersebut, lanjutnya, bukan hanya soal menindak, tetapi juga tentang menjaga marwah institusi. Keputusan yang berani dan terukur akan memperkuat posisi Kejagung sebagai lembaga penegak hukum yang kredibel di mata publik.
Kepercayaan publik terhadap Kejagung merupakan aset berharga yang harus dijaga. Di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin, ekspektasi terhadap keberanian dan ketegasan institusi ini semakin tinggi.
Suparji mengingatkan bahwa setiap perkara yang ditangani Kejagung akan menjadi catatan sejarah. Keberhasilan membongkar kasus-kasus besar akan meningkatkan kepercayaan, sementara kegagalan atau kesan tebang pilih akan sebaliknya.
Oleh karena itu, setiap langkah penegakan hukum harus dilakukan dengan cermat, profesional, dan berintegritas. Momentum ini adalah kesempatan emas bagi Kejagung untuk membuktikan diri sebagai lembaga yang independen dan tegas di hadapan hukum.
"Yang dinilai publik adalah konsistensi. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi dalam setiap penanganan perkara," pungkas Suparji.
Ke depan, seluruh mata akan tertuju pada bagaimana Kejagung menavigasi kasus-kasus besar yang sedang berjalan. Ketegasan yang ditunjukkan akan menjadi penentu apakah kepercayaan publik terus menguat atau justru terkikis oleh dinamika yang ada.