BANDUNG — Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta MES Jawa Barat mengubah arah gerak organisasi dari ruang edukasi ke sektor riil. “Literasinya sudah cukup. Sekarang saatnya berkiprah langsung di sektor riil,” tegasnya saat melantik pengurus baru MES Jabar. Ferry menilai ukuran keberhasilan ekonomi syariah adalah kemampuan menciptakan usaha baru dan membuka lapangan kerja, bukan sekadar tingkat pemahaman masyarakat.
Ketua MES Jawa Barat Harry Maksum mengakui tantangan ekonomi syariah kini bukan lagi minimnya pemahaman, melainkan rendahnya penggunaan layanan keuangan syariah. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, literasi keuangan syariah mencapai 43%, tetapi inklusinya baru 13%. “Dari 100 orang, baru sekitar 13 orang yang memanfaatkan instrumen keuangan syariah. Masih ada kesenjangan yang harus kita kejar,” ujar Harry.
Salah satu program utama yang disiapkan MES Jabar adalah pembentukan koperasi syariah berbasis masjid. Harry menyebut pemerintah membuka peluang dukungan pembiayaan hingga Rp1 miliar per masjid. “Menteri berharap MES untuk terjun ke bisnis. Bahkan mengumpulkan koperasi syariah masjid, nanti dibiayai Menteri dan Kepala Danantara. Satu masjid bisa Rp1 miliar,” jelasnya.
Selain koperasi masjid, MES Jabar akan menginventarisasi pengusaha Muslim potensial dan mengawal program ekonomi produktif lain seperti SPBU solar dan pabrik es bagi nelayan. “Intinya programnya operasional. MES sekarang didorong tidak hanya berbicara konsep, tetapi benar-benar hadir menjalankan kegiatan bisnis yang memberi manfaat bagi masyarakat,” lanjut Harry.
Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jawa Barat H. Sumasna yang mewakili Gubernur menyoroti bahwa ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,79% pada triwulan I 2026—di atas nasional—namun tingkat pengangguran terbuka masih 6,64% dan angka kemiskinan 6,78%. “Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi akses terhadap manfaat pertumbuhan itu belum inklusif. Ada sektor yang tumbuh cepat, tetapi belum mampu dirasakan secara merata oleh masyarakat,” paparnya.
Sumasna juga menyoroti maraknya pinjaman berbunga tinggi atau Bank Emok yang masih membelit masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi belum cukup jika belum mampu menekan pengangguran dan kemiskinan.
Ferry Juliantono menegaskan bahwa melawan Bank Emok tidak cukup dengan fatwa haram. “Yang diperlukan adalah menyediakan alternatif nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyalur pembiayaan termasuk KUR, sekaligus memangkas rantai distribusi komoditas strategis. “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi infrastruktur baru negara untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang,” katanya.
Ferry mengakui langkah ini akan berhadapan dengan kepentingan kelompok yang menikmati praktik rente ekonomi. “Musuh saya memang makin banyak. Tapi karena Presiden mendukung, saya jadi berani,” tegasnya. Bersama Baznas, Dewan Masjid Indonesia, Kementerian Agama, dan Danantara, pemerintah menargetkan koperasi berbasis masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi umat. MES Jabar pun diminta memetakan pelaku usaha Muslim potensial untuk dikembangkan agar ekonomi syariah benar-benar menyentuh sektor riil.