TASIKMALAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya menghentikan sementara sejumlah belanja pembangunan dan hibah masyarakat demi menyelamatkan arus kas daerah. Langkah ini merupakan konsekuensi dari tekanan fiskal yang membuat pemerintah harus mendahulukan kewajiban rutin bulanan.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, menjelaskan bahwa pos belanja yang bersifat wajib dan harus dieksekusi setiap bulan tidak boleh diutak-atik. “Contoh misalkan tadi untuk bayar operasional kantor, listrik, telepon, internet, gaji, itu kan tidak bisa ditunda. Wajib per bulan itu harus dieksekusi, harus dibayar,” ujarnya.
Menurutnya, jika kewajiban ini sampai tertunda, dampaknya akan langsung terasa pada kelangsungan roda pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk mengamankan pos-pos belanja tersebut terlebih dahulu di tengah keterbatasan kas yang ada.
Berbeda dengan gaji, proyek fisik seperti pembangunan jalan maupun bantuan hibah kepada kelompok masyarakat dinilai masih memiliki fleksibilitas waktu. “Kalau untuk kegiatan, misalkan ada pembangunan jalan atau bantuan hibah, itu kan tidak serta-merta harus bulan kemarin atau bulan sekarang. Bulan nanti pun masih bisa dilaksanakan,” kata Wahid.
Penundaan ini bukan berarti program-program tersebut dibatalkan. Pemkot dan DPRD hanya menggeser jadwal pelaksanaannya sambil menunggu kondisi keuangan daerah kembali stabil. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus mengevaluasi kondisi fiskal untuk menentukan kapan program yang tertunda bisa kembali dijalankan.
Wahid mengungkapkan, kebijakan pengereman belanja ini didasarkan pada hasil perhitungan TAPD. Jika seluruh kegiatan dipaksakan berjalan dalam kondisi kas yang terbatas, pemerintah dikhawatirkan akan kembali menghadapi persoalan tunda bayar yang lebih besar dibanding sebelumnya.
“Ketika dengan perhitungan TAPD bahwa kalau misalkan di-los semua kegiatan sekarang dilaksanakan, dikhawatirkan nanti akan terulang bahkan tunda bayarnya mungkin lebih besar. Karena kita juga harus menanggung beban tunda bayar anggaran 2025,” pungkasnya.
DPRD bersama TAPD saat ini masih mencari formulasi terbaik agar pembangunan tetap berjalan tanpa memperburuk kondisi keuangan daerah. Hanya kegiatan yang secara administratif masih memungkinkan digeser yang dihentikan sementara.