CIREBON — Sebanyak 14 kecamatan di Kabupaten Cirebon masuk dalam zona rawan kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Status siaga darurat pun resmi diberlakukan sejak awal Juli sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi krisis air bersih yang lebih luas.
Keputusan tersebut diambil oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Status ini akan berlaku selama tiga bulan penuh, dari 1 Juli hingga 30 September 2026, atau jauh sebelum puncak musim kemarau diperkirakan tiba.
Sekretaris BPBD Kabupaten Cirebon, Samsul Huda, menjelaskan bahwa pemetaan wilayah rawan dilakukan berdasarkan catatan dampak kekeringan pada musim kemarau sebelumnya. Daerah-daerah tersebut tidak hanya berpotensi mengalami krisis air bersih, tetapi juga memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran lahan dan hutan.
“BPBD telah memetakan sejumlah wilayah yang memiliki riwayat terdampak kekeringan pada musim kemarau sebelumnya. Selain berpotensi mengalami krisis air bersih, daerah-daerah tersebut juga memiliki risiko kebakaran lahan dan hutan ketika curah hujan menurun dalam waktu panjang,” ujar Samsul Huda, Rabu (8/7/2026).
Keempat belas kecamatan yang masuk dalam kategori rawan tersebut meliputi Gempol, Mundu, Sedong, Greged, Beber, Gunungjati, Kapetakan, Suranenggala, Klangenan, Panguragan, Waled, Karangsembung, Gegesik, dan Tengah Tani.
Penetapan status siaga darurat ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah mitigasi. Jika dampak kekeringan mulai dirasakan oleh masyarakat, prosedur penyaluran bantuan air bersih dan penanganan darurat bisa segera dijalankan tanpa perlu menunggu eskalasi kondisi.
Langkah awal ini dinilai krusial mengingat siklus kemarau di wilayah Cirebon kerap berdampak langsung pada ketersediaan air bersih di permukiman, terutama di kawasan yang jauh dari sumber air utama. Pemerintah daerah pun diharapkan segera menyiapkan logistik dan armada distribusi air ke titik-titik yang paling rawan.