JAWA BARAT — Dalam konferensi pers mendadak di Ruang Oval, Rabu waktu setempat, Trump secara langsung menyebut empat raksasa energi itu sebagai penyebab harga bensin yang tetap tinggi. "Harga minyak mentah sudah turun sangat jauh, tetapi kita sama sekali tidak melihat penurunan yang sebanding di pompa bensin. Ini tidak benar!" tegasnya.
Paradoks ini bermula dari eskalasi konflik AS-Israel melawan Iran pada 28 Februari 2026 lalu. Saat itu, blokade Selat Hormuz membuat harga minyak mentah Brent meroket hingga USD120 per barel pada Mei 2026. Kini, setelah perjanjian damai AS-Iran pekan ini membuahkan hasil, harga Brent langsung ambrol ke bawah USD74 per barel, sementara WTI merosot ke level USD70 per barel.
Namun, penurunan drastis di pasar komoditas itu tidak tercermin di pompa bensin. Trump menghitung, harga bensin reguler seharusnya sudah berada di level USD2,25 per galon, bukan bertahan di angka yang dinilai masih terlalu mahal oleh pemerintah federal.
Departemen Kehakiman (DOJ) langsung bergerak setelah perintah presiden. Target investigasi adalah Chevron, ExxonMobil, Shell, dan BP — empat perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di AS. Tuduhannya adalah price-gouging, praktik menaikkan harga secara tidak wajar dengan memanfaatkan kelambatan transmisi penurunan harga minyak mentah ke tingkat eceran.
Jika terbukti, korporasi ini bisa menghadapi denda miliaran dolar dan kewajiban mengembalikan kelebihan keuntungan ke konsumen. Bagi pemilik kendaraan di AS, langkah ini dianggap sebagai angin segar di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
Bagi miliaran pengendara di AS, investigasi ini berpotensi mempercepat koreksi harga BBM. Saat ini, rata-rata harga bensin reguler nasional masih tertahan di kisaran USD3,1–3,3 per galon, sementara biaya pengadaan minyak mentah sudah turun hingga 38% dari puncak konflik.
Di sisi lain, langkah Trump ini juga memberi sinyal kuat ke pasar energi global bahwa pemerintah AS siap campur tangan jika korporasi dianggap bermain di belakang layar. Ini menjadi preseden baru dalam hubungan antara pemerintah federal dan industri minyak, terutama di tahun politik menjelang pemilu paruh waktu.
Belum ada pernyataan resmi dari Chevron, ExxonMobil, Shell, maupun BP terkait investigasi ini. DOJ diperkirakan akan memanggil para eksekutif dalam 30 hari ke depan untuk memberikan keterangan awal.