BANDUNG - Musim kemarau tahun ini diperkirakan akan berlangsung lebih lama dengan puncaknya mencapai 90 persen pada bulan Agustus 2026. Prediksi ini menjadi peringatan serius bagi Jawa Barat yang telah menunjukkan tren peningkatan bencana terkait kekeringan dalam beberapa tahun terakhir. BPBD Provinsi Jabar merespons dengan langkah koordinasi lintas sektor untuk mempersiapkan mitigasi bencana yang komprehensif.
Berdasarkan kajian risiko bencana Provinsi Jabar tahun 2025 dan 2029, ancaman kekeringan di wilayah ini masuk kategori serius. Lima kabupaten dan satu kota tercatat dalam risiko tinggi, sementara 13 kabupaten dan 8 kota berada pada tingkat risiko sedang. Data historis menunjukkan eskalasi yang mencolok: pada 2023, kejadian kekeringan melonjak menjadi 27 kasus dibandingkan hanya tiga kasus pada 2022.
Ancaman ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga mengancam sektor pertanian dan ekonomi lokal. Mengingat luasnya wilayah yang terancam, koordinasi antar lembaga menjadi keharusan untuk mencegah eskalasi krisis air yang lebih parah.
Selain kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi ancaman tahunan yang konsisten di Jawa Barat. Pada 2023 saja, terjadi 711 kejadian karhutla yang tersebar di berbagai wilayah. Sebanyak 10 kabupaten dan satu kota berada dalam kategori risiko tinggi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.
Kedua bencana ini saling terkait erat. Kondisi kekeringan yang ekstrem menciptakan lingkungan ideal untuk penyebaran api, yang kemudian memperburuk degradasi lahan dan air tanah. Oleh karena itu, strategi penanganan harus dilakukan secara sinergis dan terintegrasi.
BPBD Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah konkret dengan menyiapkan tim pemantau di berbagai wilayah rawan yang dilengkapi dengan armada pendukung. Sebagai upaya responsif, pihak berwenang juga menyiapkan beberapa kendaraan mobil tangki air untuk mendukung BPBD kabupaten dan kota dalam pelaksanaan operasi distribusi air bersih ke masyarakat yang terdampak kekeringan.
Koordinasi yang digelar bertujuan menginternalisasi potensi ancaman bencana pada musim kemarau sekaligus memastikan sinergi dengan berbagai stakeholder yang memiliki kapasitas untuk mengantisipasi kejadian kekurangan air bersih hingga potensi karhutla. Keterlibatan BPBD kabupaten dan kota menjadi kunci agar strategi provinsi dapat diterjemahkan dengan efektif di tingkat lokal.
Dengan besarnya potensi bencana yang dihadapi, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab lembaga pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Sosialisasi mengenai upaya penghematan air bersih, penanggulangan sumber api, dan evakuasi mandiri perlu diperkuat di tingkat komunitas. Pembelajaran dari kejadian bencana sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan kesadaran kolektif menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrem ini.