SUKABUMI — Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Lulis Delawati, menyatakan program Grebeg Desil dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, berkonsultasi, dan menyelesaikan kendala terkait data desil kesejahteraan. Pelaksanaan program ini melibatkan sejumlah pihak lintas instansi.
"Melalui Grebeg Desil, kami ingin masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan konsultasi terkait data desil, sehingga kendala yang dihadapi bisa diarahkan pada mekanisme penyelesaian yang tepat," ujar Lulis.
Rincian Capaian Batch I dan Batch II
Jumlah kepala keluarga yang terlayani berbeda di setiap tahap. Batch I menyentuh tujuh lokasi dengan total 798 KK. Sementara Batch II sudah dilaksanakan di dua kelurahan, yakni Kelurahan Sukakarya sebanyak 145 KK dan Kelurahan Benteng sebanyak 45 KK.
Total gabungan dari kedua tahap itu mencapai 988 KK di sembilan lokasi berbeda. Pelayanan tidak menumpuk di kantor dinas, melainkan digelar langsung di titik-titik yang dekat dengan warga.
Siapa Saja yang Terlibat di Lapangan
Sejumlah unsur dikerahkan untuk memperlancar proses konsultasi warga. Lulis menyebut pelaksanaan program ini melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Sukabumi Kaum Muda (SKM), BPS, dan Disdukcapil.
Keterlibatan BPS dan Disdukcapil memungkinkan warga mendapat penjelasan langsung soal status data kependudukan yang memengaruhi kategori desil mereka. Pendamping PKH membantu mengarahkan warga yang kendalanya berkaitan dengan bantuan sosial.
Harapan pada Pelayanan Jemput Bola
Pelayanan ini diharapkan membantu masyarakat memahami status data kesejahteraannya sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Menurut Lulis, perubahan data tetap mengikuti prosedur resmi.
"Harapannya, pelayanan ini semakin responsif, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Sukabumi. Perubahan data tetap mengikuti mekanisme verifikasi dan pemutakhiran yang berlaku," tandasnya.
Grebeg Desil menjadi salah satu cara Dinas Sosial Kota Sukabumi mendekatkan layanan ke warga, khususnya mereka yang selama ini kesulitan mengurus pembaruan data kesejahteraan.
