JAWA BARAT — Kolaborasi ini diumumkan di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026). Dony yang juga menjabat COO Danantara Indonesia menyebut pengawasan ketat menjadi prioritas karena banyak proyek hilirisasi bernilai jumbo tengah berjalan.
"Kami memiliki banyak proyek hilirisasi yang sedang berjalan. Harapan masyarakat sangat besar, sehingga kami berkomitmen memastikan seluruh prosesnya dilakukan transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik," ujar Dony.
Mitigasi Risiko Sejak Fase Awal
Sinergi dengan KPK tidak hanya bersifat reaktif. BP BUMN ingin setiap tahapan investasi memiliki skema mitigasi risiko yang kuat sejak awal. Tujuannya, potensi penyimpangan bisa dideteksi sebelum menimbulkan kerugian negara.
Dony menekankan langkah ini krusial agar investasi pemerintah memberikan hasil maksimal. "Kami tidak ingin investasi besar ini sia-sia. Setiap grup dan tim akan mendapatkan pendampingan intensif agar seluruh alur kerja berjalan sesuai koridor," tegasnya.
Pelatihan SDM dan Disiplin LHKPN
Upaya pencegahan juga menyentuh aspek sumber daya manusia. BP BUMN akan memberikan pelatihan khusus bagi tim yang terlibat langsung dalam proyek hilirisasi. Pelatihan ini dirancang agar setiap pekerja memahami koridor hukum dan tata kelola yang baik.
Selain proyek strategis, BP BUMN memperketat kedisiplinan administratif. Salah satunya soal kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dony menyatakan akan memantau langsung kepatuhan para pejabat BUMN tanpa menoleransi kelalaian.
"Saya akan mengontrol sendiri ketaatan penyampaian LHKPN. Semua yang wajib lapor harus melakukannya tepat waktu," imbuh dia.
Fondasi Budaya Integritas
Kolaborasi dengan KPK ini menjadi sinyal bahwa transformasi BUMN tidak hanya mengejar target bisnis semata. BP BUMN ingin membangun fondasi budaya integritas yang kokoh di seluruh ekosistem badan usaha milik negara.
Dengan pengawalan ketat sejak awal, Dony optimistis proyek hilirisasi bisa berjalan transparan dan akuntabel. Harapannya, investasi besar negara tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bersih dari praktik korupsi.
