JAWA BARAT — Jakarta — Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pihaknya mengoptimalkan tata kelola penyerapan, pengolahan, dan pemeliharaan cadangan beras pemerintah. Evaluasi pengalaman penyerapan gabah tahun sebelumnya yang memakai skema any quality jadi dasar perbaikan mekanisme di 2026.
Rizal menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin, saat menerima kunjungan kerja Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini bersama jajaran di Pusat Komando dan Pengendalian Bulog. Agenda kunjungan itu sendiri terkait penanganan pangan korban gempa NTT.
Persoalan utama yang ditemukan Bulog adalah mutu hasil panen petani yang tidak seragam di sejumlah wilayah produksi. Karena itu, ketentuan any quality dalam Inpres Tahun 2026 ditambah klausul baru soal usia panen.
"Pengalaman ini kami evaluasi, maka di Inpres Tahun 2026 kami tambahkan klausulnya any quality dengan catatan masuk dalam usia panen. Nah itu di inpres bunyinya," kata Rizal.
Untuk memastikan gabah yang dibeli benar-benar memenuhi syarat, tim serap gabah Bulog di tiap desa melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), hingga penyuluh pertanian lapangan (PPL).
"Makanya di tim serap gabah kami, di tiap-tiap desa itu melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, teman-teman PPL. Nah jadi nanti setelah ada rekomendasi PPL mana yang dipanen, itu yang dibeli Bulog. Ini untuk menjaga kualitasnya supaya memenuhi syarat," ujar Rizal.
Pengawasan sejak tahap awal panen dianggap krusial. Kualitas bahan baku menentukan mutu beras yang dihasilkan Bulog, sekaligus berpengaruh pada keberlanjutan cadangan pangan pemerintah.
Setelah gabah diserap, Bulog mengolahnya melalui mitra penggilingan mikro di daerah yang sudah disertifikasi. Sertifikasi ini memastikan setiap fasilitas mampu menghasilkan beras sesuai standar mutu, termasuk soal pecahan dan kadar air.
Kebijakan memprioritaskan penggilingan kecil mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya agar pendapatan masyarakat di daerah ikut terangkat, bukan hanya dinikmati pemain besar.
"Nah, diolah ini kami bermitra sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar memprioritaskan mitra-mitra penggilingan mikro, yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah," kata dia.
Bulog menerapkan pemeliharaan bertahap bertingkat terhadap stok beras, mulai dari pemeriksaan harian, mingguan, bulanan, hingga semester. Rotasi posisi beras di gudang diatur agar stok di bagian bawah maupun atas tetap terjaga kualitasnya.
Meski begitu, sebagian beras tetap mengalami penurunan mutu setelah disimpan lebih dari delapan bulan. Untuk kasus ini, pemerintah melakukan hilirisasi menjadi tepung beras.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Bulog diberi ruang melelang pengelolaan beras turun mutu sebagai bahan baku tepung beras, dengan volume mencapai sekitar 380.000 ton.
Langkah Bulog ini menyasar dua hal sekaligus: menjaga standar mutu cadangan pangan nasional dan memastikan stok yang sudah menua tidak sekadar menumpuk di gudang. Bagi petani, kehadiran Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan PPL di tingkat desa menjadi titik kontrol baru yang menentukan gabah mana yang layak dibeli Bulog.