JAWA BARAT — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (4/9/2026). Pertemuan itu membahas dua agenda besar: percepatan hilirisasi sumber daya alam dan penataan struktur BUMN.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, hingga saat ini sudah 290 BUMN yang ditutup. Kebijakan tersebut menghasilkan penghematan belanja negara mencapai Rp50 triliun.
Konsolidasi akan dipercepat dengan target menutup 700 perusahaan pelat merah tambahan hingga akhir Desember 2026. Dari restrukturisasi lanjutan ini, pemerintah memproyeksikan tambahan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
“Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara,” kata Teddy dalam keterangan resminya, Sabtu (5/9/2026).
Selain merampingkan BUMN, Presiden menekankan percepatan hilirisasi sebagai agenda utama pembangunan ekonomi. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan membangun industri pengolahan di dalam negeri.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” ujar Teddy.
Pemanggilan Bahlil dan Rosan dalam forum yang sama mengindikasikan sinergi erat antara Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan Danantara. Ketiga institusi ini akan menjadi poros utama eksekusi proyek hilirisasi, mulai dari hulu hingga pendanaan.
Penutupan ratusan BUMN yang tidak produktif merupakan sinyal positif bagi pasar. Struktur yang lebih ramping berarti mengurangi beban fiskal dan memungkinkan pemerintah memfokuskan modal pada sektor prioritas yang memiliki dampak ekonomi tinggi.
Bagi pelaku industri, percepatan hilirisasi membuka peluang kemitraan di sektor pengolahan. Namun, investor perlu mencermati sektor mana yang akan menjadi prioritas utama Danantara dalam pendanaan, mengingat fokus pemerintah saat ini adalah menciptakan nilai tambah sebelum komoditas diekspor.
Langkah ini juga menjawab kekhawatiran pasar mengenai tumpang tindih peran antara holding BUMN dan Danantara. Dengan adanya instruksi langsung dari Presiden, arah kebijakan korporasi negara diharapkan semakin jelas dan terukur.