JAWA BARAT — Kementerian Sosial memakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyeleksi calon penerima bantuan. Dalam sistem ini, keluarga di Indonesia dikelompokkan ke dalam sepuluh lapisan desil, masing-masing mewakili 10 persen keluarga. Desil 1 adalah kelompok paling bawah dari segi kesejahteraan, sementara desil 10 adalah yang tertinggi.
Pengelompokan ini tidak sekadar melihat besaran pendapatan. Kemensos menghitungnya dari sejumlah indikator, mulai dari pekerjaan, tingkat pendidikan, kualitas rumah, daya listrik, hingga kepemilikan aset keluarga. Data itu bersifat dinamis, bisa berubah seiring kondisi sosial-ekonomi terbaru sebuah keluarga.
Kemensos menegaskan bahwa kelompok desil 1 sampai desil 4—atau 40 persen keluarga dengan kesejahteraan terbawah—menjadi prioritas untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial seperti PKH dan bantuan sembako. Sementara itu, desil 5 berpotensi menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Status desil dan status penerima bansos merupakan dua hal yang berbeda. Desil adalah gambaran tingkat kesejahteraan, sedangkan penetapan penerima bansos mengikuti kriteria dan mekanisme verifikasi pemerintah. Karena itu, warga tetap harus mengecek nama mereka dalam daftar penerima di sistem Cek Bansos, bukan hanya berpatokan pada nomor desil.
Pengecekan mandiri bisa dilakukan kapan saja melalui browser di ponsel. Berikut langkahnya:
Pastikan koneksi internet stabil sebelum memulai. Gunakan NIK yang benar-benar sesuai dengan data kependudukan agar pencarian tidak gagal.
Jika keterangan yang muncul tidak menggambarkan kondisi keluarga terbaru, warga tidak perlu mendatangi kantor dinas sosial terlebih dahulu. Pembaruan dapat diajukan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat, atau lewat layanan pembaruan data yang disediakan pemerintah daerah.
Perubahan kondisi seperti kehilangan pekerjaan, bertambahnya anggota keluarga, atau perbaikan status ekonomi memang dapat menggeser posisi desil. Semakin akurat data yang dilaporkan, semakin tepat sasaran penyaluran bantuan.
Terakhir, waspadai pihak yang mengaku bisa mendaftarkan atau mencairkan bansos dengan imbalan tertentu. Proses pengecekan hingga penetapan tidak dipungut biaya, dan data pribadi NIK tidak seharusnya diberikan kepada sembarang orang. Informasi yang bisa diakses publik hanyalah melalui kanal resmi Kemensos.