TASIKMALAYA — Asap pekat kembali menyelimuti kawasan sekitar TPA Nangkaleah di Kabupaten Tasikmalaya setelah api berkobar sejak Rabu dini hari. Peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi, dan WALHI Jawa Barat menegaskan bahwa pendekatan pemadaman serta perluasan lahan TPA tidak lagi relevan untuk menyelesaikan akar persoalan.
Manager Divisi Pendidikan dan Koordinator Tim Advokasi Persampahan WALHI Jawa Barat, M Jefry Rohman, menyebut kebakaran tersebut sebagai alarm keras atas buruknya tata kelola sampah yang masih mengandalkan skema kumpul-angkut-buang. Ia menekankan bahwa timbunan sampah organik yang menghasilkan gas metana, potensi pencemaran air lindi, serta asap beracun yang mengancam pemukiman warga adalah risiko ekologis serius yang tidak bisa dianggap wajar.
Merespons krisis ini, WALHI Jawa Barat merilis lima poin tuntutan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berikut rinciannya:
Pemerintah diminta segera melakukan pemantauan kualitas udara secara terbuka di sekitar lokasi TPA. Selain itu, layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis wajib disediakan bagi masyarakat yang terdampak, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
WALHI mendesak adanya audit menyeluruh terkait kapasitas TPA, tata kelola gas metana, air lindi, hingga riwayat kebakaran yang berulang. Jefry mengingatkan pemerintah agar tidak berlindung di balik alasan klasikal seperti faktor alam atau ledakan gas metana.
Orientasi pengelolaan sampah harus diubah dengan target terukur dari sumbernya. WALHI mendorong pemilahan sampah rumah tangga, pengolahan berbasis komunitas, serta pengurangan plastik sekali pakai secara nyata di lapangan.
Pendekatan ekspansi atau perluasan lahan TPA sebagai jawaban atas krisis sampah ditolak tegas. Setiap kebijakan baru yang diambil pemerintah wajib diuji apakah benar-benar mampu mengurangi volume sampah atau sekadar memindahkan masalah.
Pengelolaan sampah ke depan harus berbasis keadilan ekologis dan partisipasi warga. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi TPA berhak dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan agar hak atas lingkungan dan kesehatan yang bersih dapat terpenuhi secara transparan.
Jefry menegaskan bahwa krisis sampah tidak akan selesai hanya dengan memindahkan timbunan dari satu tempat ke tempat lain. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk berhenti sekadar memadamkan api dan mulai memadamkan sumber persoalannya.
"Krisis sampah tidak dapat diselesaikan dengan memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain. Jangan tunggu ada korban jatuh untuk mengakui bahwa sistem pengelolaan sampah kita sedang bermasalah. Pemerintah harus berhenti hanya memadamkan api dan mulai memadamkan sumber persoalannya," pungkas Jefry kepada harapanrakyat.com, Rabu (26/8/2026).