BANDUNG — Rencana pinjaman Rp3,4 triliun yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masih sekadar opsi. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan, realisasi utang baru itu sangat bergantung pada pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
”Ini kita bicarakan bahwa saat ini belum ada pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke PT SMI. Jadi baru rencana pinjam,” ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Rabu, 26 Agustus 2026.
Dedi menjelaskan, keputusan untuk merencanakan pinjaman muncul karena ada selisih yang cukup besar antara anggaran pembangunan dengan pendapatan daerah. Kondisi keuangan Pemprov Jabar disebut masih menghadapi tekanan, sementara kebutuhan pembangunan terus berjalan.
”Kenapa Pemprov Jabar merencanakan pinjaman Rp3,4 triliun? Karena antara anggaran untuk pembangunan di Jawa Barat dengan pendapatannya, terdapat selisih yang cukup besar,” ucapnya.
Untuk DBH pajak 2023-2024, Jawa Barat masih memiliki hak sebesar Rp1,2 triliun. Namun, dari jumlah tersebut baru Rp19 miliar yang dibayarkan pemerintah pusat. Padahal, potensi penerimaan DBH 2025-2026 masih lebih dari Rp2 triliun.
”Artinya, andai kata dana Pemerintah Pusat itu dibayarkan maka tidak mesti pinjam,” ujarnya.
Dedi tengah mengusulkan skema pembayaran yang berbeda. Kewajiban kepada PT SMI nantinya bisa langsung dibayarkan menggunakan dana DBH yang menjadi hak Jawa Barat di Kementerian Keuangan.
”Saya sedang mengajukan skema. Skemanya adalah bahwa dana pinjaman pada PT SMI, nanti dibayarkan saja langsung oleh Menteri Keuangan,” ucapnya.
Ia menilai skema itu masuk akal karena PT SMI merupakan lembaga keuangan di bawah Menteri Keuangan, sementara Jawa Barat memiliki tagihan di kementerian yang sama. ”Kan itu lembaga keuangan di bawah Menteri Keuangan. Kita punya tagihan di Kementerian Keuangan. Ya tinggal dibayarkan saja ke situ,” katanya.
Selain menunggu DBH, Pemprov Jabar masih memiliki kewajiban membayar cicilan pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional sekitar Rp600 miliar setiap tahun. ”Uangnya sudah dipinjam zaman dulu. Pemprov Jabar bagian bayarnya, bukan saya,” ucapnya.
Terdapat pula tunggakan BPJS kepada pemerintah kabupaten dan kota sebesar Rp318 miliar. Jika digabungkan dengan kewajiban lainnya, total beban keuangan yang harus diselesaikan mencapai sekitar Rp1 triliun.
Meski keuangan sedang tertekan, Dedi menegaskan pembangunan Jawa Barat harus tetap berjalan. Pemprov Jabar pun terus mencari skema pembiayaan yang memungkinkan pembangunan berlanjut tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah.
”Untuk itu, mari kita terus bersemangat membangun Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf pada seluruh warga, apabila saya belum bisa bekerja dengan baik sesuai dengan harapan,” pungkasnya.