JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF) untuk bersama-sama menggarap pengembangan fasilitas pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO) di Bandara Kertajati, Jawa Barat. Instruksi ini disampaikan dalam rapat bersama jajaran PT DI, PT GMF, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di dalam pesawat Hercules C-130, Rabu (19/8/2026).
Sjafrie menekankan pentingnya kolaborasi antara GMF dan PT DI, tidak hanya dalam hal manajemen tetapi juga kapabilitas teknis. Menurutnya, keterlibatan industri pertahanan dalam negeri merupakan kunci untuk meningkatkan kemampuan perusahaan nasional di bidang teknologi penerbangan.
"Mungkin perlu menjadi atensi kita adalah bagaimana Garuda dengan GMF bisa ikut terus bersama PT DI baik secara manajemen maupun secara kapabilitas," kata Sjafrie dalam rapat tersebut.
Peningkatan kemampuan ini, lanjut dia, dapat didorong melalui transfer teknologi antara industri dalam negeri dan perusahaan asing yang memproduksi pesawat. Dengan begitu, Indonesia tidak akan selamanya bergantung pada pihak asing untuk perawatan alutsista.
Keyakinan Sjafrie untuk mengembangkan MRO di Kertajati bukan tanpa dasar. Ia menilai pengembangan fasilitas tersebut sangat memungkinkan, terutama setelah PT GMF berhasil melaksanakan perawatan kelas berat pesawat Hercules C-130. Capaian ini menjadi tonggak penting karena sebelumnya pekerjaan tersebut hanya bisa dilakukan oleh Lockheed Martin, produsen asal Amerika Serikat.
"Walaupun kita sudah mendapatkan bantuan teknis dari Lockheed Martin dan sekarang sudah mengantarkan kita kepada ujung supaya kita bisa berdiri sendiri," ujarnya.
Pembangunan fasilitas MRO di Bandara Kertajati saat ini masih berlangsung. Pemerintah disebut tengah merevitalisasi sejumlah fasilitas pendukung untuk memastikan operasional MRO berjalan optimal. Targetnya, fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk merawat alat utama sistem senjata (alutsista) udara milik TNI maupun negara sahabat di kawasan Asia.
Di tengah optimisme tersebut, analis dan pemerhati pertahanan dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Keris, Hanif Rahadian, mengingatkan agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah yang berdaulat. Ia menegaskan bahwa kendali atas seluruh aktivitas di kawasan MRO Kertajati harus berada di tangan Indonesia.
"Indonesia harus memiliki kontrol dan kendali penuh terhadap seluruh aktivitas penggunaan Bandara Kertajati, termasuk terkait pemberian izin akses, penggunaan fasilitas, pergerakan personel asing, serta aktivitas yang dilakukan di dalam kawasan MRO," kata Hanif saat dihubungi ANTARA di Jakarta.
Hanif menilai posisi Indonesia sebagai tuan rumah harus tercermin dalam pengelolaan fasilitas tersebut. Karena itu, ia mendorong adanya kesepakatan yang jelas antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara produsen pesawat Hercules mengenai ruang lingkup kerja sama dan batasan operasional sejak awal.
"Kita harus tetap menjadi otoritas utama yang menentukan aturan main dan batasan operasional," ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran publik tentang kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat, Hanif meminta pemerintah membuka informasi secara transparan. "Transparansi dan komunikasi publik adalah hal yang sangat penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait tujuan pengembangan fasilitas tersebut," katanya.