CIREBON — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon mencatat produksi sampah di daerahnya mencapai sekitar 1.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 600 ton di antaranya masih belum terangkut untuk diolah.
Kepala DLH Kabupaten Cirebon Dede Sudiono mengatakan, efektivitas pengelolaan sampah sangat bergantung pada peran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, pemilahan di sumber akan meningkatkan efisiensi pengolahan di TPS sekaligus mengurangi beban TPA.
"Pemilahan sampah dari rumah itu sangat membantu proses pengolahan sampah. Oleh karena itu masyarakat bisa memilah sampah di rumah masing-masing, setidaknya memisahkan sampah organik dan anorganik," ujar Dede di Cirebon, Senin.
Kepala Desa Gempol Askarno menjelaskan, TPS yang dikelola oleh BUMDes Gempol Mandiri ini mengolah sampah organik menjadi beberapa produk bernilai. Sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot yang kemudian diolah menjadi pakan ternak, sementara limbah buah-buahan diolah menjadi pupuk organik cair.
"Kami berkolaborasi dengan Indocement untuk pembuangan RDF. Dari situ kami bisa memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus mengurangi pengangguran dengan memberdayakan masyarakat sekitar," kata Askarno.
DLH Kabupaten Cirebon menilai model pengelolaan di TPS BUMDes Gempol Mandiri merupakan contoh penerapan ekonomi sirkular. Limbah yang tadinya menjadi masalah lingkungan justru diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan bisa dijual.
Askarno mengungkapkan, pengembangan TPS ini berawal dari upaya pemerintah desa mengatasi persoalan pembuangan sampah liar yang sebelumnya banyak ditemukan di wilayah Gempol. Bersama DLH Kabupaten Cirebon, titik-titik pembuangan liar itu kemudian ditutup dan digantikan dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
"Pengelolaan sampah ini tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan desa," ujar Askarno.
DLH Kabupaten Cirebon optimistis model pengelolaan sampah melalui TPS BUMDes ini dapat diterapkan di wilayah lain. Selain mengurangi timbulan sampah, model ini dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat desa sekaligus menekan angka pengangguran.