KARAWANG — Pemprov Jabar menargetkan pelatihan bahasa asing menjangkau empat desa di setiap kecamatan. Tenaga pengajarnya disiapkan langsung oleh pemerintah provinsi, bukan diserahkan ke pihak ketiga atau lembaga kursus swasta.
Empat bahasa yang bakal diajarkan: Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab. Pemilihan keempat bahasa itu mengikuti arah kebutuhan pasar kerja, terutama negara-negara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia.
Dedi Mulyadi: Pengajar Disiapkan Pemprov Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen pemprov menyediakan pengajar untuk program ini. Ia menyampaikannya saat berada di Karawang International Industrial City (KIIC).
"Kami buat desa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Nanti pengajar disiapkan dari Pemprov Jabar," kata Dedi di Karawang International Industrial City (KIIC), Jumat (9/10/2026).
Pernyataan itu menegaskan posisi pemprov sebagai penyedia sumber daya, bukan sekadar fasilitator. Artinya, anggaran pengajar, kurikulum, dan jadwal pelatihan jadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Mengapa Bahasa Asing Jadi Prioritas Warga Desa
Dedi menilai kemampuan bahasa asing bukan lagi pelengkap, melainkan kompetensi dasar untuk bersaing. Penguasaan bahasa membuka akses ke lebih banyak lowongan, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional.
Warga desa jadi sasaran utama karena selama ini akses mereka ke kursus bahasa relatif terbatas. Biaya kursus privat di kota besar menjadi penghalang tersendiri bagi keluarga dengan penghasilan terbatas.
Program ini menyasar empat desa per kecamatan, bukan seluruh desa sekaligus. Skema bertahap itu memungkinkan pemprov mengukur efektivitas sebelum memperluas cakupan.
Kapan Pelatihan Mulai Berjalan
Pelaksanaan dijadwalkan mulai November 2026. Belum ada keterangan resmi soal durasi tiap angkatan, jumlah peserta per desa, maupun mekanisme pendaftaran bagi warga yang berminat.
Pemprov Jabar juga belum merinci besaran anggaran yang dialokasikan untuk program ini. Informasi soal itu biasanya menyusul lewat dokumen anggaran atau pengumuman resmi dinas terkait.
Bagi warga desa yang ingin ikut, kanal informasi paling awal adalah pemerintah desa dan kecamatan setempat. Pendaftaran lewat jalur itu memudahkan pendataan peserta sesuai kuota empat desa per kecamatan.
