JAWA BARAT — Pernyataan itu disampaikan Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026). Menurut dia, narasi yang beredar liar di platform digital tanpa data valid justru bisa mengganggu stabilitas ketenangan masyarakat, terlebih jika dikaitkan dengan spekulasi agenda politik tertentu.
"Nah, kalau ngomong cipta kondisi kan ada pihak-pihak yang mungkin, mungkin ya, kita kan nggak tahu namanya media sosial kan ringan tangan ya," ujar Sahroni kepada wartawan.
Ancaman Tersembunyi di Balik Narasi Viral
Sahroni tidak menampik bahwa media sosial memang menjadi ruang paling cepat untuk menyebarkan informasi, baik yang akurat maupun yang menyesatkan. Justru karena kecepatan itulah, ia menilai publik harus lebih arif dalam menyaring setiap kabar yang belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Politikus Partai NasDem itu menekankan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari ketahanan ekonomi atau militernya, tetapi juga dari ketenangan psikologis warganya. Jika masyarakat dibuat cemas oleh isu yang belum tentu benar, maka stabilitas nasional secara perlahan bisa tergerus.
"Karena masyarakat perlu kenyamanan. Dan kita harap negara ini negara yang kuat, dan jangan ada hal-hal yang menakutkan masyarakat," tambahnya.
Seruan Memperkuat Narasi Kebenaran
Di tengah derasnya arus informasi, Sahroni mengajak semua elemen, baik pemerintah, tokoh masyarakat, maupun awak media, untuk lebih aktif menyebarluaskan narasi yang menyejukkan. Ia berharap kabar yang belum jelas sumbernya itu tidak benar dan tidak sampai memicu gejolak di lapangan.
"Tapi kita berharap para pihak lebih menguatkan pada isu-isu yang tidak benar. Dan jangan menakutkan, begitu kan," tuturnya.
Sebelumnya, isu pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal ramai menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Beberapa unggahan bahkan mengaitkan langkah pengamanan tersebut dengan antisipasi aksi demonstrasi besar yang direncanakan pada Agustus mendatang.
Pengamat keamanan yang dihubungi terpisah mengingatkan pemerintah agar segera melakukan langkah antisipasi guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah situasi yang belum menentu ini. Respons cepat dan transparan dinilai penting agar spekulasi liar tidak semakin berkembang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak pengelola pusat perbelanjaan maupun aparat keamanan terkait kebenaran pemasangan pagar tersebut. DPR pun meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum ada fakta yang terverifikasi di lapangan.
