GARUT — Ratusan warga Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, mendatangi Gedung DPRD Garut, Senin, untuk menuntut kepastian status tanah milik mereka yang sedianya akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Audiensi yang dihadiri Kepala Dinas Sosial dan perwakilan DPMD itu berlangsung alot setelah warga kecewa karena Bupati Garut Abdusyi Syakur Amin dan Sekda tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat untuk mengentaskan kebodohan mensyaratkan kepemilikan tanah bersertifikat. Warga Desa Sukakarya mengklaim lahannya telah mencapai 99 persen proses transaksi, bahkan disebut sudah ada transaksi dari bank. Namun, tiba-tiba muncul wacana pemindahan lokasi ke Cisurupan dan Cikelet.
Kekecewaan Warga: "Kami Minta Kejelasan, Mau Bagaimana Ini?"
Tokoh masyarakat dan pemerhati, Rus (50), yang mewakili warga Desa Sukalaksana, menyampaikan kekecewaannya di hadapan anggota DPRD Garut. Ia menuntut kepastian status tanah yang sudah diarahkan sejak awal untuk Sekolah Rakyat di Desa Sukakarya.
"Saya bersama warga Desa tersebut datang ke DPRD tiada lain untuk meminta kepastian akan status tanah milik kami, mau bagaimana ini," ujar Rus dalam audiensi.
Kekecewaan warga semakin bertambah setelah Bupati dan Sekda tidak hadir. Menurut Rus, Sekda seharusnya hadir karena menjabat sebagai ketua panitia Sekolah Rakyat. "Tarolah Sekda yang hadir pada audiensi ini, kenapa Sekda harus hadir? Karena Sekda sebagai ketua Panitia terkait Sekolah Rakyat ini. Saya merasa kecewa karena Sekda tidak hadir dan keputusan tidak jelas," tegasnya.
Isu Pemindahan Lokasi ke Cikelet: "Baru Kajian Awal"
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, dr. Hj. Melinda Siti Hana, M.KM., membenarkan bahwa lahan di Desa Sukakarya memang diperuntukkan bagi Sekolah Rakyat. Namun, ia mengakui beredar isu pemindahan lokasi pembangunan ke Kecamatan Cikelet.
"Sementara terakhir mendapat kabar akan dipergunakan Sekolah Rakyat itu memang betul. Sementara ditanyakan lagi kenapa kami mendengar bahwa akan membangun Sekolah Rakyat di Cikelet, betul tapi ini baru kajian awal," tutup Hj. Melinda.
Hj. Melinda juga menyampaikan bahwa Bupati Garut bersama Dinas terkait, Kementerian PU, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian sedang melakukan peninjauan langsung ke lokasi calon Sekolah Rakyat. Hal ini menambah ketidakpastian bagi warga Sukakarya yang sudah memproses sertifikat tanah mereka.
Apa Langkah Selanjutnya?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari Pemkab Garut terkait nasib lahan warga Desa Sukakarya. Warga berharap ada kejelasan dari pemerintah daerah agar program Sekolah Rakyat tidak justru menimbulkan konflik lahan baru di Garut.
