BANDUNG — Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memimpin Rapat Koordinasi Penuntasan ATS Provinsi Jawa Barat Tahun 2028 di Golden Flower Hotel, Kota Bandung. Rapat tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa, serta pemangku kepentingan pendidikan. Pemprov Jabar memposisikan diri sebagai fasilitator, sementara pemerintah daerah menjadi garda terdepan karena lebih dekat dengan kondisi warga.
Menurut Herman, penanganan ATS tidak bisa hanya mengandalkan dinas pendidikan. Pemerintah kabupaten/kota hingga desa diminta menyusun target penanganan sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Dengan begitu, setiap wilayah punya tanggung jawab jelas dan perkembangannya bisa dipantau berkala.
"Tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah, baik belum pernah sekolah, putus sekolah maupun tidak melanjutkan. Semua anak Jawa Barat harus sekolah," tegas Herman dalam rapat tersebut.
Herman menekankan anak yang harus membantu orang tua bekerja bukan berarti pendidikannya berhenti. Pemprov mendorong pendidikan nonformal lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan jalur kesetaraan Paket A, B, atau C yang waktu belajarnya lebih fleksibel.
"Kalau anak membantu orang tua, bukan berarti pendidikannya harus berhenti. Kita edukasi orang tua dan anaknya. Bisa melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C dengan waktu belajar yang lebih fleksibel," ungkapnya.
Pemprov Jabar mengembangkan platform Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar) yang disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Integrasi data ini dipakai memantau jumlah, persebaran, dan perkembangan penanganan ATS agar intervensi lebih tepat sasaran.
Kepala BBPMP Jabar Komalasari menyebut pembangunan pendidikan bagian dari upaya mewujudkan visi Jawa Barat Istimewa. Dengan penduduk 52,21 juta jiwa, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tanggung jawab bersama.
"Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan visi Jawa Barat Istimewa. Dengan jumlah penduduk mencapai 52,21 juta jiwa, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan," tuturnya.
Komalasari juga mengutip rilis BPS 5 November 2026 yang mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat naik dari 75 menjadi 76.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto menyoroti verifikasi dan validasi data sebagai langkah awal penanganan. Hingga 8 November 2026, sebanyak 183.441 anak atau 33,66% dari total data awal 544.947 ATS sudah diverifikasi dan divalidasi.
Hasil verifikasi lapangan menunjukkan sebagian anak ternyata masih bersekolah, hanya belum tercatat benar dalam sistem pendataan. Di Kabupaten Ciamis, dari data awal sekitar 9.000 ATS, ditemukan sekitar 3.000 anak yang masih bersekolah. Artinya masih ada sekitar 6.000 anak yang perlu ditindaklanjuti.
"Ketika anak ternyata masih bersekolah, kita cari persoalan datanya. Jangan sampai setelah diverifikasi dan masuk kategori residu, tidak ada tindak lanjut," jelas Purwanto.
Percepatan verifikasi menjadi kunci agar pemerintah daerah memperoleh gambaran akurat kondisi anak-anak yang tercatat ATS. Target bebas ATS 2028 bergantung pada seberapa cepat data di lapangan tuntas divalidasi dan ditindaklanjuti hingga tingkat desa.