Komisi III DPRD Jabar Petakan Potensi Pendapatan Daerah Sebelum Pembahasan APBD 2027

Penulis: Gilang Permana  •  Jumat, 30 Oktober 2026 | 11:15:32 WIB
Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana memimpin pembahasan pemetaan potensi pendapatan daerah bersama sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

BANDUNG — Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana menyatakan pemetaan potensi pendapatan diperlukan agar penyusunan anggaran berjalan efektif dan akuntabel. Kunjungan kerja dan pembahasan bersama mitra dinilai krusial untuk memetakan potensi pendapatan secara presisi.

Pembahasan itu juga mencakup efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta strategi peningkatan investasi. Peninjauan lapangan dilakukan bersama perangkat daerah terkait.

OPD yang Dilbatkan dalam Pembahasan APBD 2027

Rapat digelar bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Agenda utamanya membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.

Perangkat daerah yang hadir meliputi DPMPTSP, Bapenda, BPKAD, serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Kunjungan kerja dan pembahasan bersama mitra ini sangat krusial untuk memetakan secara presisi potensi pendapatan daerah, efisiensi pengelolaan keuangan dan aset, serta strategi peningkatan investasi,” kata Jajang dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.

Mengapa Pemetaan Dilakukan Sejak Dini

Menurut Jajang, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dibutuhkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemetaan sejak awal dimaksudkan agar setiap tahapan penganggaran terawal.

“Tentu hal ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penyusunan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Komisi III menempatkan pengawasan tahapan penganggaran sebagai bagian dari fungsi dewan. Setiap tahapan dikawal agar pelaksanaan APBD 2027 berjalan optimal.

Target: Anggaran Relevan dengan Kebutuhan Warga Jabar

Jajang menegaskan penyusunan APBD 2027 harus betul-betul relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Jawa Barat. Anggaran yang dirancang efektif dinilai menentukan dampak langsung kebijakan ke warga.

“Kita ingin memastikan bahwa penyusunan APBD Tahun 2027 dirancang secara efektif, akuntabel, dan betul-betul relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama OPD menjadi tahap lanjutan setelah pemetaan potensi pendapatan. DPRD Jabar akan mengawal proses hingga rancangan itu disepakati bersama eksekutif.

Reporter: Gilang Permana
Sumber: jabar.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top