CIREBON — Ratnawati menyebut suara generasi muda, khususnya pemilih pemula di jenjang SMK, memegang peran krusial bagi masa depan daerah. Pembekalan pendidikan demokrasi di SMKN 1 Kota Cirebon itu menyasar pelajar yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali.
Dokter spesialis K3 yang juga aktif di Komisi 3 DPRD Jabar ini mengingatkan agar generasi muda tidak bersikap apatis terhadap isu politik dan kebijakan publik. Sikap apatis, menurutnya, membuat aspirasi warga muda tak tersalurkan ke ruang pengambilan keputusan.
Ratnawati memaparkan ukuran keberhasilan program pendidikan demokrasi lewat tiga indikator utama. Indikator pertama menyangkut peningkatan partisipasi masyarakat.
"Keberhasilan kita dalam memberikan pendidikan demokrasi dapat diukur dari tiga indikator utama. Pertama, peningkatan partisipasi masyarakat—yaitu meningkatnya jumlah masyarakat yang berani menyampaikan aspirasi, hadir dalam RDP, dan menggunakan hak pilih dalam pemilu daerah," tegas Ratnawati.
Indikator kedua terletak pada tingkat literasi politik pelajar dan pemuda. Menurut Ratnawati, literasi politik yang naik tercermin dari pemahaman generasi muda terhadap fungsi lembaga daerah, Perda, dan APBD.
"Peningkatan literasi politik itu tercermin dari meningkatnya pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap fungsi lembaga daerah, Perda, dan APBD. Dan ketiga, terwujudnya kebijakan inklusif yang benar-benar mencerminkan berbagai kepentingan rakyat," jelasnya.
Pelajar SMK dipilih sebagai peserta karena kelompok ini kerap luput dari program pengenalan politik yang biasanya menyasar mahasiswa. Padahal, sebagian besar dari mereka sudah memenuhi syarat usia untuk masuk daftar pemilih.
Ratnawati berharap dialog interaktif di SMKN 1 Cirebon mampu mengikis stigma buruk politik di mata generasi Z. Ia mendorong pelajar menjadi pemuda yang responsif terhadap persoalan di sekitarnya, bukan sekadar penonton kebijakan.
Pemahaman soal Perda dan APBD dinilai penting agar warga muda bisa menilai apakah anggaran daerah berpihak pada kebutuhan mereka. Tanpa bekal itu, kritik terhadap kebijakan publik cenderung berhenti di media sosial tanpa arah.
Dalam paparannya, Ratnawati menempatkan kehadiran warga dalam rapat dengar pendapat (RDP) sebagai bagian dari partisipasi yang terukur. Forum itu menjadi pintu resmi bagi pelajar dan pemuda untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD.
Pendidikan demokrasi semacam ini menyambung kerja Komisi 3 DPRD Jabar yang membidangi pendidikan. Ratnawati belum memerinci jadwal lanjutan program serupa di sekolah lain wilayah Cirebon dan Indramayu.
Bagi pemilih pemula, dampak program ini baru terasa saat tahapan pemilu daerah bergulir. Pemahaman atas fungsi lembaga daerah menjadi modal awal untuk menilai rekam jejak calon, bukan sekadar mengikuti arus dukungan di media sosial.