BANDUNG — Sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga September 2026. Angka dari Kementerian Tenaga Kerja itu menjadi dasar Disnakertrans Jabar memperketat deteksi dini terhadap potensi permasalahan hubungan industrial di berbagai perusahaan.
Kim menyebut penyelesaian setiap perselisihan diupayakan melalui dialog antara pekerja dan pengusaha. Pendekatan itu dipilih agar hak pekerja tetap terpenuhi tanpa memutus jalur komunikasi dengan perusahaan.
Disnakertrans Jabar menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja terdampak PHK bisa mengakses manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Hari Tua. Menurut Kim, koordinasi itu dilakukan agar hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku tidak tertunda.
"Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kim, Rabu (14/10/2026).
Pemprov Jabar memakai aplikasi Nyari Gawe untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Per 9 Oktober 2026, platform itu mencatat 704.121 pencari kerja, melibatkan 714 perusahaan, dan menyediakan 24.085 lowongan kerja.
Dari seluruh lowongan tersebut, 1.209 pelamar tercatat diterima bekerja. Angka itu menunjukkan masih ada jarak antara jumlah pencari kerja dan posisi yang berhasil terisi.
Kanal penempatan lain dibuka melalui Bursa Kerja Online yang disiarkan langsung di akun TikTok Gubernur Jawa Barat @dedimulyadiofficial. Hingga 9 Oktober 2026, program itu sudah berjalan empat edisi dengan melibatkan 89 perusahaan dan menyediakan 5.768 lowongan pekerjaan.
Format siaran langsung dipilih agar pencari kerja bisa mengikuti informasi lowongan tanpa harus datang ke kantor disnaker. Perusahaan yang terlibat pun berasal dari sektor yang beragam.
Disnakertrans Jabar mendorong peningkatan kompetensi lewat pelatihan berbasis kejuruan. Bidang yang dilatih mencakup otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift, dan pembuatan konten digital.
Pelatihan disalurkan melalui Mobile Training Unit agar menjangkau wilayah yang jauh dari balai latihan kerja. Program kewirausahaan juga disiapkan untuk membuka peluang usaha mandiri bagi peserta yang memilih tidak kembali ke jalur formal.
Bagi pekerja yang sedang menghadapi PHK, Disnakertrans Jabar membuka jalur pengaduan melalui koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi menyatakan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.