BANDUNG — Bank bjb resmi menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 di Jawa Barat. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp700 miliar untuk 35.000 penerima manfaat.
Corporate Secretary bank bjb Irwan Riswandi menyatakan, kepercayaan ini menegaskan peran strategis bank bjb sebagai mitra pemerintah dalam memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Penyaluran dilakukan melalui kerja sama dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Barat II, serta Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sejak Maret 2026, bank bjb telah memulai penyaluran bantuan secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 11.447 rekening telah dibuka dengan total nominal penyaluran mencapai Rp172,15 miliar.
Rincian penyaluran meliputi Tahap 1 sebanyak 1.981 rekening senilai Rp39,62 miliar. Kemudian Tahap 2 dan 3 sebanyak 5.905 rekening senilai Rp118,10 miliar, Tahap 4 sebanyak 275 rekening senilai Rp5,50 miliar, serta Tahap 4.2 sebanyak 3.286 rekening dengan nilai Rp65,73 miliar.
Bank bjb menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Selasa (30/6) sebagai tindak lanjut pembagian pelaksanaan program ke dalam empat wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain addendum terhadap perjanjian kerja sama yang telah berjalan sebelumnya, dilakukan pula penandatanganan tiga perjanjian kerja sama baru antara bank bjb dengan PPK 2, PPK 3, dan PPK 4.
Dalam pelaksanaannya, bank bjb menjalin kerja sama dengan seluruh PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Setiap wilayah memiliki mekanisme penyaluran yang terintegrasi melalui sistem layanan perbankan bank bjb.
Skema penyaluran terintegrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sekaligus memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah. Bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah di bidang perumahan rakyat.