BANDUNG — Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyoroti maraknya judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang telah menyusup hingga ke lingkungan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar. Ia mengaku mendapatkan data lengkap dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat transaksi mencurigakan sejumlah pegawai negeri.
“Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan,” kata Erwan di Ruang Rapat Papandayan – Gedung Sate, Jumat (3/7/2026).
Meski data tersebut telah dipegang, Erwan memilih merahasiakan identitas para ASN yang terlibat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengedepankan langkah pembinaan melalui Inspektorat. “Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan,” tegasnya.
Erwan menilai praktik judi online memiliki keterkaitan erat dengan maraknya pinjaman online (pinjol) yang kerap menjerat korban ke dalam masalah ekonomi dan sosial. Ia mendorong edukasi masyarakat diperkuat agar memahami dampak buruk kedua praktik tersebut. “Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun,” ujarnya.
Jawa Barat, dengan jumlah penduduk sekitar 51 juta jiwa, menjadi provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Menurut Erwan, di balik berbagai prestasi yang diraih, masih ada persoalan serius yang mengintai, termasuk judol dan pinjol yang kini tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga anggota TNI, Polri, pejabat, dan ASN.
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menilai praktik judi online dan pinjaman online yang melibatkan aparatur negara melanggar aspek hukum dan etika. “Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman,” ujarnya.
Maneger mengatakan pihaknya lebih mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan regulasi dan pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah. Ombudsman RI siap memperkuat sinergi dengan Pemprov Jabar, termasuk melalui Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Erwan mengungkapkan, total nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun dan terus meningkat. Ia meminta masukan Ombudsman RI terkait penyelesaian persoalan pelayanan publik, termasuk pelaksanaan SPMB, agar tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang. “Kami mohon arahan seperti apa, sehingga ini tidak berlarut-larut dan tidak berulang di tahun yang akan datang,” pungkasnya.