BANDUNG — Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat masa bakti 2026-2031 digelar di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (02/10/2026). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hadir langsung dan menyampaikan pesan soal peran pers di tengah derasnya arus informasi.
Dedi menilai independensi wartawan tidak boleh terganggu kepentingan apa pun. Informasi yang sampai ke masyarakat, katanya, harus akurat, berimbang, dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta.
Independensi dan Keberpihakan pada Fakta
Dalam pidatonya, Dedi menekankan bahwa organisasi profesi wartawan memikul tanggung jawab besar menjaga integritas jurnalistik. Fakta harus jadi landasan utama setiap pemberitaan.
"Wartawan itu kan independen, maka PWI harus terus menjunjung tinggi independensi, keberpihakan pada fakta dan menyajikan berita sesuai fakta, tidak menambah, tidak mengurangi," ujar Dedi.
Prinsip itu, menurut Dedi, jadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pers. Di tengah banjir informasi, warga butuh pemberitaan yang bisa jadi rujukan untuk memahami persoalan di sekitarnya.
Pers sebagai Penjaga Keseimbangan Demokrasi
Dedi juga menilai pers profesional adalah salah satu fondasi demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Fungsi kontrol itu penting agar proses pemerintahan berjalan terbuka dan tetap dalam koridor kepentingan masyarakat.
"Karena ini profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi di Indonesia dan Jawa Barat dan upaya melakukan check and balance terhadap penyelenggaraan pemerintahan kalau di Jawa Barat dipimpin oleh saya," katanya.
Hubungan antara pemerintah dan pers, lanjut Dedi, perlu dibangun dalam kerangka profesionalisme, keterbukaan informasi, dan kepentingan masyarakat.
PWI Jabar Menaungi 1.000 Anggota di 22 Kabupaten dan Kota
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon menegaskan komitmen organisasinya membangun hubungan produktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hubungan itu, katanya, tidak akan menghilangkan fungsi utama pers sebagai pengawas kebijakan publik.
"Kita juga memiliki niat baik, Pak, untuk membesarkan, untuk terus menjadi mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentunya pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal," tegas Tantan.
PWI Jawa Barat saat ini menaungi lebih dari 1.000 anggota yang tersebar di 22 kabupaten dan kota. Organisasi itu juga didukung empat kelompok kerja yang aktif menjalankan berbagai fungsi organisasi.
Dengan jaringan tersebut, PWI Jawa Barat berupaya memastikan informasi soal pembangunan daerah tersampaikan luas ke masyarakat. Sebaliknya, aspirasi warga juga disalurkan ke pemerintah.
"Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat," ucapnya.
Kawal Program "Jabar Istimewa, Kota Ditata, Lembur Diurus"
Tantan menambahkan, PWI Jawa Barat siap berkontribusi mengawal program pembangunan daerah melalui pemberitaan yang berlandaskan fakta dan kepentingan publik. Pers, menurutnya, bisa jadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Komitmen itu diarahkan untuk mendukung penyampaian informasi terkait visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk semangat "Jabar Istimewa, Kota Ditata, Lembur Diurus" di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
Dengan dilantiknya kepengurusan periode 2026-2031, Tantan berharap PWI Jawa Barat semakin solid menjalankan fungsi profesi, meningkatkan kualitas jurnalistik, serta memperkuat kontribusinya bagi daerah.
