BANDUNG — Pemda Provinsi Jawa Barat menargetkan percepatan perlindungan sosial (Perlinsos) Digital merata di seluruh 27 kabupaten/kota. Sekda Herman Suryatman menyampaikan arahan itu kepada para kepala dinas sosial dalam rapat koordinasi di Plataran Gedung Sate, baru-baru ini.
Menurut Herman, persoalan pendataan dan administrasi menjadi titik rawan dalam penyaluran bantuan. Warga yang seharusnya berhak bisa gagal menerima bantuan hanya karena datanya tidak terurus.
Herman menegaskan pelaksanaan Perlinsos bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Ada pemenuhan hak masyarakat di dalamnya, khususnya bagi warga yang membutuhkan perlindungan sosial.
“Ini menyangkut nasib rakyat. Kalau tidak teradministrasi dengan baik, mereka tidak akan mendapatkan haknya,” ucap Sekda Herman.
Pernyataan itu menjadi dasar mengapa percepatan Perlinsos Digital diprioritaskan. Pemprov Jabar ingin memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan haknya akibat persoalan pendataan dan administrasi.
Herman menempatkan Perlinsos sebagai instrumen penting dalam penanganan kemiskinan di Jawa Barat. Jika warga miskin terjangkau program perlindungan sosial secara optimal, sebagian persoalan kemiskinan bisa ditangani.
“Perlinsos bagian dari penanganan kemiskinan. Kalau masyarakat miskin mendapatkan Perlinsos maka akan menangani setengahnya kemiskinan,” ujarnya.
Sasaran program ini adalah kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 5. Kelompok tersebut menjadi penerima perlindungan sosial dan bantuan sosial (bansos).
“Masyarakat desil 1-5 akan mendapatkan perlinsos dan bansos. Maka kemiskinan setengahnya bisa kita atasi,” tegas Herman.
Rapat koordinasi di Gedung Sate mempertemukan 27 kepala dinas sosial se-Jawa Barat. Forum itu menjadi titik konsolidasi agar pelaksanaan Perlinsos Digital berjalan seragam di semua daerah.
Pemprov Jabar berkomitmen melakukan percepatan secara merata di seluruh kabupaten/kota. Percepatan itu diarahkan pada perbaikan pendataan dan administrasi sebagai pintu masuk penyaluran bantuan.
Bagi warga, hasil rapat ini bergantung pada eksekusi di tingkat dinas sosial masing-masing daerah. Data yang rapi menentukan apakah bantuan sampai ke penerima yang tepat atau justru tersendat di meja administrasi.