Dudy Pamuji Dorong Warga Kuningan Sadar Pajak Kendaraan, Bapenda Jabar Sosialisasi di BKPSDM

Penulis: Eri Subagio  •  Minggu, 15 November 2026 | 11:16:31 WIB
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Dudy Pamuji memberikan keterangan dalam sosialisasi pajak daerah di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kuningan.

KUNINGAN — Sosialisasi pajak daerah yang digelar Bapenda Provinsi Jawa Barat bersama Komisi III DPRD Jawa Barat menyasar ratusan peserta di lingkungan BKPSDM Kabupaten Kuningan. Kegiatan itu menjadi bagian dari sinergi legislatif dan eksekutif untuk menggenjot penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Perwakilan Bapenda Provinsi Jawa Barat menyebut sosialisasi ini sebagai upaya membangun pemahaman masyarakat soal kepatuhan pajak. Peserta mendapat penjelasan mengenai mekanisme pembayaran hingga layanan yang disediakan pemerintah provinsi.

Pajak Kendaraan Jadi Fondasi Pembiayaan Pembangunan Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. Kontribusi warga diarahkan kembali dalam bentuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi daerah.

Dudy Pamuji menegaskan sosialisasi itu merupakan bagian dari tanggung jawab politik dan fungsi pengawasan legislatif. Menurutnya, masyarakat perlu memahami pentingnya pajak sekaligus mengetahui bagaimana uang pajak dikelola pemerintah.

"Sebetulnya ini merupakan tugas Samsat. Namun, sebagai bagian dari Komisi III, saya merasa perlu ikut mendorong sosialisasi agar masyarakat semakin sadar pentingnya membayar pajak. Kita harus bijak membayar pajak dan pemerintah juga harus bijak mengelola anggarannya," tegas Dudy.

Prinsip "Dari Rakyat Kembali untuk Rakyat"

Dudy menekankan prinsip utama pengelolaan pajak adalah memastikan uang yang dihimpun dari masyarakat kembali kepada masyarakat. Potensi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dinilai masih perlu terus dioptimalkan.

"Filosofinya sederhana, dari rakyat kembali untuk rakyat. Karena itu, kesadaran membayar pajak harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang baik, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Kebiasaan sebagian warga menunda pembayaran pajak kendaraan setiap tahun masih menjadi tantangan. Dudy menilai kepatuhan wajib pajak sangat menentukan optimalisasi penerimaan pemerintah provinsi.

Tiga Jenis Pajak Kewenangan Pemprov Jabar

Dudy merinci sejumlah pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketiganya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Peserta sosialisasi juga dibekali pemahaman mengenai kedudukan pajak daerah berdasarkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Rujukan lainnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023.

"Selain menjadi sumber PAD untuk membiayai belanja pembangunan, pajak juga memiliki fungsi pengaturan, termasuk mendukung pengendalian dampak lingkungan dan aktivitas kendaraan bermotor. Di sisi lain, penerimaan pajak menjadi instrumen pemerataan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat," terangnya.

Harapan agar Pajak Tak Lagi Dipandang Beban Tahunan

Dudy berharap masyarakat tidak lagi memandang pembayaran pajak sebagai beban tahunan. Pajak disebutnya sebagai bentuk partisipasi nyata dalam membangun daerah.

Semakin tinggi kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar peluang pemerintah daerah meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Sosialisasi di Kuningan menjadi salah satu langkah awal mendorong partisipasi itu di tingkat kabupaten/kota.

Reporter: Eri Subagio
Sumber: ciremaitoday.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top