BANDUNG — Buky menjelaskan, foto Gibran diturunkan secara spontan oleh para penyampai aspirasi saat DPRD Jabar menerima kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat pada Kamis (12/11/2026). Ia meminta publik tidak mengaitkan peristiwa itu dengan sikap kelembagaan dewan.
"Kejadian tersebut bukan bagian dari kebijakan lembaga dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat," kata Buky dalam keterangan resmi di Bandung.
Menurut Buky, DPRD Jabar tetap menghormati kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi. Namun ia menilai peristiwa penurunan foto perlu dipahami utuh agar tidak berkembang menjadi persepsi keliru soal sikap lembaga.
Polemik bermula saat kelompok masyarakat sipil menyampaikan aspirasi di ruang Badan Anggaran. Dalam kesempatan itu, foto Gibran yang terpasang di dinding ruang rapat diturunkan oleh para penyampai aspirasi.
Soal pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden, Buky menyebut DPRD Jabar mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Ketentuan yang dirujuk khususnya Pasal 55 mengenai penempatan atau pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden.
Hingga kini, kata Buky, DPRD Jabar masih menunggu perkembangan dan kejelasan dari pemerintah pusat terkait persoalan tersebut. Ia belum memerinci bentuk kejelasan yang dimaksud maupun tenggat penantiannya.
Buky meminta masyarakat tidak serta-merta mengaitkan tindakan penurunan foto dengan kebijakan resmi DPRD Jabar tanpa didukung informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga perlu dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Jabar memastikan tetap membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi. Lembaga legislatif itu menyatakan komitmen menjaga prinsip demokrasi dalam menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan.
Buky mengajak seluruh elemen masyarakat menyikapi polemik secara proporsional dengan mengedepankan komunikasi dan dialog. Perbedaan pandangan, menurutnya, harus diselesaikan melalui mekanisme demokrasi tanpa mengganggu suasana kondusif.
Melalui klarifikasi itu, DPRD Jabar berharap polemik penurunan foto Wakil Presiden tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran informasi di tengah warga Jawa Barat.
"DPRD Jabar tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab dengan menempatkan kepentingan masyarakat Jawa Barat sebagai prioritas," tutup Buky.