Guru PNS di Karawang Rangkap Jabatan Direktur BUMDes Darawolong, DPMPD Siap Layangkan Teguran Kedua

Penulis: Haris Maulana  •  Jumat, 13 November 2026 | 11:31:31 WIB
Kepala Bidang Penataan, Pemberdayaan, dan Kerja Sama Pemerintahan Desa DPMPD Karawang Ius Ruswanti menegaskan aturan rangkap jabatan bagi PNS yang menjadi Direktur BUMDes.

KARAWANG — Kepala Bidang Penataan, Pemberdayaan, dan Kerja Sama Pemerintahan Desa DPMPD Karawang Ius Ruswanti menegaskan, posisi Direktur BUMDes yang dipegang PNS rawan berbenturan dengan ketentuan tata kelola pemerintahan desa. DPMPD sudah melayangkan surat teguran kepada Pemdes Darawolong agar segera menggelar musyawarah membahas pergantian direktur.

Surat itu belum membuahkan hasil. DPMPD kini menyiapkan teguran kedua karena pihak desa dinilai belum menunjukkan tindak lanjut.

Pilihan yang Harus Diambil: Tetap PNS atau Jadi Direktur BUMDes

Ius menegaskan, pejabat BUMDes berstatus PNS mesti memilih satu jalur. Guru tidak bisa meninggalkan tugas mengajarnya demi mengurus badan usaha desa.

"Harus pilihan salah satu jadi PNS apa jadi direktur BUMDes. Karena kalau PNS apalagi guru harus mengajar dan tidak bisa ditinggalkan," tegas Ius.

Selain jabatan direktur, yang bersangkutan juga disebut menjabat Ketua Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Darawolong. Beredar pula informasi soal dugaan hubungan kekerabatan dengan kepala desa.

Desa Mengaku Belum Tahu, Direktur BUMDes Bungkam

Sekretaris Desa Darawolong, Agung, mengaku belum mengetahui adanya surat teguran dari DPMPD. Sementara Direktur BUMDes Darawolong, Oding, membantah telah menerima surat dari DPMD.

Oding juga belum memberi penjelasan saat dikonfirmasi soal statusnya sebagai PNS yang berprofesi guru SD. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari yang bersangkutan maupun pihak desa.

DPMPD Akan Koordinasi dengan Disdikbud dan BKPSDM

Langkah berikutnya, DPMPD Karawang berencana berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang. Koordinasi itu untuk menelusuri status kepegawaian yang bersangkutan sekaligus memastikan aturan rangkap jabatan dijalankan.

DPMPD menilai persoalan ini bukan sekadar soal administrasi desa. Rangkap jabatan berpotensi mengaburkan pengawasan aset dan usaha desa, terutama karena BUMDes mengelola dana dan unit usaha milik warga Darawolong.

Warga menunggu apakah musyawarah desa benar-benar digelar dan siapa yang akhirnya duduk sebagai Direktur BUMDes Darawolong.

Reporter: Haris Maulana
Sumber: radarkarawang.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top