Perpres 107/2026: Swasta Tetap Bisa Impor BBM dan LPG Tanpa Lewat Lemigas

Penulis: Eri Subagio  •  Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:23:31 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan perusahaan swasta tetap memiliki jalur sendiri untuk mengimpor BBM dan LPG tanpa melalui Lemigas.

JAWA BARAT — Perusahaan swasta tidak wajib mengimpor minyak mentah, BBM, dan LPG melalui Badan Layanan Umum Lemigas dalam sistem pengadaan baru yang diatur Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Kewajiban jalur Lemigas hanya berlaku bagi pengadaan yang selama ini dijalankan Pertamina. Pemerintah masih berkonsolidasi dengan Pertamina sebelum aturan anyar itu diterapkan penuh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan badan usaha swasta tetap punya jalur sendiri untuk mendatangkan komoditas migas dari luar negeri. Skema baru lewat Lemigas dirancang khusus untuk pengadaan yang selama ini ditenderkan Pertamina, bukan untuk seluruh importir.

"Kalau untuk swasta enggak. Kalau swasta itu urusan mereka, tapi kalau yang selama ini dilakukan pengadaan oleh Pertamina itu lewat Lemigas," ujar Bahlil dalam konferensi pers FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Apa yang Berubah dari Skema B-to-B ke G-to-G

Perpres 107/2026 menggeser mekanisme pengadaan crude, BBM, dan LPG yang sebelumnya berjalan business-to-business lewat tender Pertamina. Kini jalurnya menjadi government-to-government dan government-to-business, dengan BLU Lemigas sebagai pihak yang mengurus dan menjembatani prosesnya.

Perubahan ini menyentuh inti rantai pasok energi nasional. Selama bertahun-tahun, Pertamina menjadi pintu utama impor migas, sementara swasta bergerak di ceruk pasar bahan bakar industri dan niaga.

Alasan Pemerintah Menarik Pengadaan ke Jalur Antarnegara

Bahlil menyebut posisi tawar Indonesia selama ini lemah karena tender B-to-B memakan waktu panjang. Padahal, menurut dia, Pertamina kerap sudah memenangkan tender dengan harga lebih murah tetapi prosesnya tetap tersendat.

"Selama ini Pertamina melakukan proses B-to-B tendernya lama, dan dengan Perpres ini kita melakukan G-to-G dan G-to-B. Artinya, kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana aja yang kita akan ambil," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/10).

Kehadiran Lemigas diharapkan memperkuat daya tawar RI sekaligus memberi keleluasaan memilih sumber energi. Namun Bahlil belum mengungkap negara mana yang menjadi target impor Lemigas.

Masa Transisi dan Konsolidasi dengan Pertamina

Perpres sudah terbit, tetapi implementasinya belum berjalan serta-merta. Pemerintah masih melakukan konsolidasi dengan Pertamina karena transisi membutuhkan waktu.

"Saya pikir teknis ini masih masih dalam transisi ya. Perpres sudah keluar, butuh waktu transisi. Transisinya itu butuh waktu. Setelah kita melakukan konsolidasi dengan Pertamina, baru kita bisa implementasi karena tidak serta-merta langsung," kata Bahlil.

Bagi pelaku usaha migas swasta, kepastian ini menghapus kekhawatiran bahwa seluruh impor harus melewati Lemigas. Namun dampaknya ke biaya pokok bahan bakar industri baru akan terlihat setelah konsolidasi Pertamina rampung dan skema G-to-G mulai dijalankan.

Yang Perlu Dicermati Pelaku Pasar Energi

Ada tiga hal yang layak dipantau. Pertama, seberapa cepat konsolidasi pemerintah-Pertamina selesai, karena sampai saat itu skema lama masih jadi acuan. Kedua, daftar negara asal impor yang akhirnya dipilih Lemigas. Ketiga, apakah jalur G-to-G benar-benar memangkas waktu tender seperti yang dijanjikan.

Untuk sementara, importir swasta berpegang pada praktik lama. Kewajiban lewat Lemigas hanya mengikat pengadaan yang dulu ditenderkan Pertamina, sehingga ruang gerak mereka tidak berubah sampai aturan turunan dan konsolidasi tuntas.

Reporter: Eri Subagio
Sumber: cnnindonesia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top